REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pemerintah kabupaten di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) merasa keberatan atas rencana pemerintah menarik guru PNS dari sekolah swasta. Alasannya, lebih dari 40 persen guru di sekolah swasta di Sumbar adalah PNS.
"Berkaitan wacana pusat tentang penarikan guru PND di swasta. Kami di daerah, hal ini berat. Karena sebagian besar sekolah yang ada di Sumba rata-rata 40 persen adalah swasta," kata Kepala Bappeda Sumba Barat, Aloysius Seran dalam diskusi Kopi Darat bertema 'Kebijakan Guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Swasta' di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Rabu (8/2).
Ia berujar, bupati telah menyatakan penolakan atas wacana penarikan guru PNS dari sekolah swasta. Alasannya, ia mengatakan, Pemkab Sumba tidak mungkin membiarkan sekolah-sekolah swasta tidak mempunyai guru.
Aloysius memerinci, sebanyak 41 persen dari 151 ribu pelajar SD, bersekolah di swasta berbasis agama, baik Islam, Kristen maupun Katolik. Bahkan di Kabupaten Sumba Barat, 50 persen pelajar bersekolah di swasta. Aloysius mengatakan, tidak semua anak-anak dapat menjangkau sekolah negeri di Sumbar karena jarak yang begitu jauh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
