PEKANBARU -- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau menangkap 98 tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Cina. Penangkapan ini terjadi dalam razia di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Selasa (17/1).
"Mereka tidak punya izin," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Rasyidin Siregar di Pekanbaru.
Dalam razia itu, pihaknya menemukan ratusan pekerja asing asal Cina di PLTU tersebut. Pihaknya memeriksa dokumen mereka satu per satu. Dia mengatakan, hampir semua TKA di sana tidak memiliki izin kerja.
Mereka menyalahgunakan visa kunjungan wisata untuk berkerja di PLTU Tenayan Raya. Aparat hanya menemukan lima TKA mengantongi visa kerja. Selebihnya, TKA hanya menggunakan visa kunjungan wisata.
Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan Disnakertrans Riau setiap tahun. Sasarannya adalah perusahaan yang mempekerjakan TKA. "Kami terakhir mendatangi PLTU ini setahun lalu," tegasnya.
Pihaknya sedang mendata semua TKA yang ditemukan di lokasi razia. Aparat Pemprov Riau akan berkoordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi Pekanbaru untuk penegakkan hukum.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan, tak setuju dengan hadirnya TKA ilegal di Indonesia. Pihaknya meminta masyarakat luas melaporkan keberadaan TKA ilegal. Mereka dinilainya menyalahgunakan izin tinggal.
Ketua Umum PAN ini menilai, pelaporan terkait keberadaan TKA ilegal merupakan bentuk bela negara. "Kalau kalian menemukan, harus dilaporkan," ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Dia mengatakan, Indonesia adalah negara yang luas. TKA ilegal bisa masuk ke Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya. Persoalan TKA illegal, menurutnya, tak bisa hanya diselesaikan pemerintah. Aparat pemerintah daerah, bahkan desa, harus ikut membantu penyelesaian persoalan ini.
Pihaknya mengaku, tak takut akan ancaman negara komunis atau negara agama radikal. Yang ditakutinya adalah adanya kesenjangan sosial. Kondisi itu menunjukkan ada orang yang sangat kaya, tapi banyak pula orang yang miskin.
Kesenjangan ini akan memengaruhi stabilitas negara. Warga akan menuntut pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Mereka ingin negara memberikan akses untuk meningkatkan taraf kehidupan. rep: Eko Supriyadi/antara, ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
