Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah berupaya membangun lumbung pangan perbatasan di lima wilayah, yaitu Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua. Ia menjelaskan, sudah terbangun sawah di daerah perbatasan dengan luas 4.000 hektare untuk membangun lumbung di daerah pinggiran sekaligus rencana ekspor ke negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia.
Menyoal target pembangunan 30 ribu embung, Amran optimistis dapat memenuhi permintaan Presiden. Ia menargetkan adanya 30 ribu embung tahun ini untuk mendorong produksi komoditas pertanian. "Masa tidak yakin? Tiga juta hektare saja selesai apalagi 30 ribu," kata dia.
Amran mengatakan, pembuatan embung tidak sulit karena cukup menggali lahan yang ada. Sementara, target menyediakan tiga juta hektare irigasi tersier dalam satu tahun lebih bisa dilakukan di seluruh indonesia.
Pembangunan embung ini sejalan dengan rencana membangunkan lahan tidur. Berdasarkan identifikasi Kementerian ATR/BPN ada 11,6 juta hektare yang akan dioptimalkan pemanfaatannya. Selain itu, ada potensi lahan tadah hujan seluas 4 juta hektare. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga turut berkontribusi dengan melakukan rehabilitasi dan normalisasi sungai untuk irigasi seluas tiga juta hektare.
Pemerintah tahun ini juga akan mencoba membuat klaster pangan. Program klaster pangan merupakan permintaan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat swasembada pangan. "Jangan kita tanam campur-campur sehingga tidak fokus," kata Presiden.
Presiden mencontohkan penanaman khusus komoditas jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya, penanaman khusus untuk komoditas bawang di Solok, Sumatra Barat.
Presiden mengarahkan pemerintah daerah agar berfokus pada produksi tanaman spesifik sehingga memiliki komoditas unggul masing-masing. Presiden meminta pemerintah daerah mengkaji komoditas pertanian yang baik untuk ditanam di wilayahnya. "Tanpa itu, jangan harap pertanian akan lompat produksinya," kata dia.
Presiden meminta jika produksi pertanian telah mengalami peningkatan, sejumlah badan usaha desa ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu mengorganisasi para petani agar dapat berproduksi dengan efisien dan berdaya saing di tingkat internasional.
Presiden menambahkan, melakukan cara apa pun untuk meningkatkan produksi tanpa bisa mengorporasikan petani diakui Jokowi tidak mungkin terlaksana. Sebab, para petani tersebut perlu dibentuk menjadi skala ekonomi besar untuk kemudian mampu memunculkan efisiensi. Korporasi mampu menjual murah karena memproduksi dalam jumlah massal, harga produksi pun bisa ditekan sehingga mampu memunculkan efisiensi.
"Entah korporasi BUMN, entah korporasi dalam Bumdes-Bumdes. Ini akan menggarap produksinya sekaligus menggarap pemasarannya dengan cara-cara modern," ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini. rep: Melisa Riska Putri, ed: Satria Kartika Yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
