REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjabarkan alasan rencana moratorium ujian nasional (UN) pada Komisi X DPR RI. Ia menjelaskan, setidaknya ada tujuh alasan moratorium UN.
"Salah satunya, karena cakupan UN yang luas, sehingga sulit memperoleh UN yang kredibel dan bebas dari kecurangan. Selain itu, UN mengerahkan sumber daya yang sangat besar," kata Muhadjir dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/12).
Muhadir menjelaskan, moratorium UN mengimplementasikan satu dari sembilan agenda prioritas Nawacita, yakni penyeragaman dalam model sistem pendidikan nasional.
Selain itu, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan moratorium UN merupakan realisasi dari Putusan MA Nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009.
Dalam putusan tersebut memerintahkan pada tergugat (pemerintah) untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut.
Ia mengatakan moratorium UN sejalan dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun, yakni, mewajibkan pemenuhan seluruh siswa dapat melanjutkan dari jenjang SD ke SMP dan SMP ke SMA. Serta, menghindari siswa putus sekolah atau drop out.
Kemudian, ia melanjutkan, pemerintah menilai hasil UN belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan. Selama ini, bentuk UN kurang mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh.
Pemerintah juga menilai, saat ini UN tidak berimplikasi dama dan secara langsung terhadao setiap peserta UN (tidak dikaitkan dengan kelulusan). Hasil UN mempunyai implikasi kwtika dimanfaatkan untk kepentingan lain, misalnya seleksi. Yang terakhit, Muhadjir menyebut, UN crnderung membawa proses belajar ke orientasi yang salah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
