REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral MPR RI Ma'ruf Cahyono, mengungkapkan delapan langkah untuk membuat MPR sebagai lembaga yang profesional. Menurutnya, kerja MPR sangat dinamis dengan rutinitas tahunan, sehingga banyak hal yang masih harus dibenahi dan digali lebih dalam.

"Sekretariat Jenderal sebagai suporting system, ingin membentuk delapan area birokrasi yang akan diperkuat peranannya," kata Ma'ruf, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).

Langkah pertama, lanjut dia, memperkuat kelembagaan MPR sebagai organisasi. Harus ada dorongan untuk melakukan penataan. Sebab, selama ini dasar kelembagaan MPR adalah Kepres 1999. Sehingga, harusnya setiap tahun ada perubahan dan evaluasi. "Sekarang, selama 17 tahun belum dilakukan perubahan," kata dia.

Kedua, MPR akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya atau aparatur sipil negara (ASN). Akibat moratorium, MPR tidak bisa menambah jumlah pegawai kecuali merekrut pegawai tidak tetap. Ketiga, mesti ada perbaikan tata laksana kerja. Saat ini, sedang dibenahi agar IT menjadi basis kerja MPR.

"Keempat, perbaikan prasarana, agar makin memadai ruang-ruang kerja, supaya masyarakat melihat MPR punya wibawa," kata dia.

Area kelima, Ma'ruf menuturkan, adalah regulasi atau aturan. Menurutnya, tidak pekerjaan yang bisa bagus tanpa aturan main. Apalagi, banyak hal yang diatur dalam urusan birokrasi. Keenam, pengawasan internal. Pegawai di MPR diharapkan mampu melihat kegiatan yang terlaksana maupun tidak terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada.

Ketujuh, akuntabilitas. Pegawai diminta bekerja secara transparan, yang merupakan visi semua lembaga negara. "Kedelapan, menciptakan manajemen perubahan, paradigma aparatur harus terus berubah, kalau tidak konsisten bikin kacau, ganti orang, ganti kebijakan," ujarnya.