Minggu, 17 Zulhijjah 1440 / 18 Agustus 2019

Minggu, 17 Zulhijjah 1440 / 18 Agustus 2019

Demokrat Bantah Pernyataan JK Soal Tambal Utang Era SBY

Jumat 28 Okt 2016 19:11 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Ilham

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan.

Foto: Republika/Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyangkal pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla, terkait subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 untuk menambal utang saat masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan menurutnya, pernyataan wapres tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang rasio utangnya jauh lebih tinggi dibandingkan saat pemerintah SBY selesai.

"Jadi itu tidak betul. Justru pemerintah sekarang menambah utang lebih banyak," ungkap Syarif Hasan saat dihubungi melalui seluler, Jumat (28/10).

Syarif menambahkan, saat pemerintahan SBY rasio utangnya sudah diturunkan menjadi sekitar 24 persen. Sementara saat ini rasionya naik hampir 30 persen. Kalau pernyataan JK itu benar, kata dia, seharusnya rasionya turun.

Syarif juga mengatakan, sebenarnya postur dari APBN 2017 sudah menjawab secara otomatis pernyataan orang nomor dua di Indonesia itu. Kemudian, kalau memang pemerintahan saat ini menambal utang, maka rasionya akan semakin turun.

"Memang angka kemiskinan dan pengangguran turun tapi tidak signifikan dibanding sebelumnya. Kalau tambal hutang, harusnya perekonomiannya jauh lebih baik dibanding saat SBY," kata Syarif.

Sebelumnya, DPR RI sudah mengesahkan postur APBN sebagai undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Rabu (26/10). Dalam Undang-undang APBN 2017 ditetapkan pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun dan Belanja Negara Rp 2.080,5 triliun, serta defisit Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Kemudian pertumbuhan ekonomi ditargetkan hanya 5,1 persen.

Sebelumnya, JK menyebut kebijakan pemerintahan sebelumnya menyumbang defisit negara sehingga menjadi beban pada pemerintahan berikutnya. Salah satunya yakni pemberian subsidi yang cukup tinggi. Sedangkan pada pemerintahan saat ini, subsidi BBM telah diturunkan. JK menjelaskan, pemerintah harus menanggung beban cicilan utang yang mencapai sekitar Rp 500 triliun.

"Utang ini kan akumulasi selama puluhan tahun, defisit juga seperti itu. Salah satu yang menyebabkan banyak defisit karena subsidi tinggi sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang justri subsidi itu menurun karena BBM turun harganya ya. Jadi memang seperti yang tercantum di APBN, Anda bisa baca, pada tahun 2017 kewajiban bunga utangnya saja itu kurang lebih Rp 220 triliun. Kemudian cicilan yang harus dibayar kurang lebih Rp 220 triliunan juga. Jadi total-total memang cicilan utang dengan bunganya itu lebih hampir Rp 500 (triliun) malah dan itu memperberat APBN kita," jelas dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA