REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin menegaskan pelaku mafia pupuk harus ditindak secara tegas. Bahkan dirinya meminta pihak berwenang segera menelusuri pengoplosan pupuk bersubsidi. Dia berharap pihak kepolisian tidak boleh pandang bulu menindak pelakunya.

Mahyudin menyebutkan akibat pengoplosan pupuk oleh mafia sangat merugikan petani. Selain itu dia juga mengharapkan pupuk subsidi tepat sasaran. "Mafia pupuk harus diberantas, ini merugikan petani,” tegas Mahyudin sesaat setekah membuka Musyawarah Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (24/10).

Meski demikian, Mahyudin baru mengetahui apabila ada pupuk bersubsidi dioplos, setelah mendengar keluhan petani saat mengunjungi lahan bekas tambang di Belitung Barat, Ahad (23/10). Maka dari itu pihaknya akan mencoba untuk melakukan investigasi terhadap aduhan petani soal pupuk oplosan tersebut. Akibat ulah para mafia, kualitas pupuk bersubsidi pun berbeda dengan pupuk non subsidi dan menyebabkan tumbuhan rusak.

"Padahal seharusnya kualitas pupuk subsidi tidak berbeda dengan non subsidi," tambahnya.

Mahyudin yang juga sebagai ketua HKTI, juga berharap agar pemerintah dan petani bersinergi untuk mewujudkan kedualatan pangan. Menurutnya seharusnya Indonesia mampu mewujudkan hal itu, karena diuntungkan dengan kondisi alam. Indonesia memiliki curah hujan yang cukup dan panas sinar matahari melimpah, hingga bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Namun sangat disayangkan hingga saat ini Indonesia masih impor pangan dari negara lain. 

"Mirisnya memang, tapi kita tidak boleh menyerah, petani harus bangkit. Pada orde baru saja kita bisa swasembada pangan, artinya itu bisa kalau pemerintah serius," ungkap Mahyudin.