Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

Wednesday, 8 Sya'ban 1441 / 01 April 2020

'Nusron Wahid Dikasih Gaji Bukan untuk Bela Ahok, tapi TKI'

Selasa 18 Oct 2016 14:42 WIB

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Ilham

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menyarankan Nusron Wahid fokus mengurusi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dipimpinnya. Dibanding membahas problem-problem yang membelit para TKI, Nusron belakangan ini lebih banyak tampil untuk membela calon gubernur pejawat DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Seharusnya, Nusron Wahid dikasih gaji dan tunjangan dari negara bukan untuk sibuk mendukung Ahok sebagai gubernur si tukang gusur rakyat miskin. Tapi urusin dong para TKI yang punya masalah di luar negeri," ujar Uchok kepada Republika.co.id, Selasa (18/10).

Dia menyebutkan, ada segudang permasalahan yang mendera BNP2TKI. Pertama, kegiatan perjalanan dinas luar negeri tahun 2015 pada kantor pusat BNP2TKI menunjukkan adanya kelebihan atau mark up hari dalam waktu tugas. Imbasnya, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 65.123.973. Sebab, kas BNP2TKI membayar uang harian tidak sesuai dengan surat tugas.

Kedua, perjalanan dinas pada tahun 2015, totalnya sebesar Rp 81.598.863.727. "Perjalanan dinas sangat mahal, dan masih banyak persoalan TKI tidak selesai, atau tidak memuaskan. Tapi kepala BNP2TKI malahan urusin Pilgub Jakarta," kata dia.

Uchok mengatakan, dalam kurun waktu 2014 dan 2015, ada sebanyak 4.259 kasus TKI bermasalah di empat negara, yakni Hong Kong, Malaysia, Arab saudi, dan Uni Emirat Arab. Adapun masalah tersebut adalah 1.646 TKI ingin dipulangkan, 1.334 TKI meninggal dunia, 1.064 TKI tidak dibayar gaji, 762 TKI putus hubungan komunikasi, dan 564 TKI sakit.

Belum lagi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan dalam pengelolaan keuangan BNP2TKI pada 2015 ditemukan sebanyak 49 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 19.918.446.300.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA