Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembangunan Perbatasan Nunukan

Senin , 03 Oct 2016, 12:26 WIB
Rutinitas di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.
Foto: Antara
Rutinitas di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan di Nunukan. Nunukan merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Utara yang langsung berbatasan dengan Negara Malaysia.

“Kita meminta agar Pemerintah memprioritaskan percepatan pembangunan di daerah tersebut terutama infrastruktur transportasi yang menghubungkan antar daerah di Kabupaten Nunukan, seperti Sebatik, Krayan, dan Lumbis Ogong yang saat ini kondisinya masih jauh dari ideal sebagai teras negara,” kata Fary seusai pertemuan dengan Bupati Nunukan, belum lama ini.

Dia berjanji akan meminta pemerintah merelisasikan berbagai pembangunan titik-titik vital di Nunukan ini, diantaranya perluasan Bandara Nunukan agar terkoneksi dengan Bandara Sepinggan Balikpapan, perbaikan sarana dan administrasi di Pelabuhan Tunontaka.

“Tadi saat kita sidak di beberapa Pelabuhan yang ada di Nunukan masih banyak kita temukan kesemerawutan yang harus segera dibenahi,” kata Fary.

Jika hal ini tidak dibenahi, menurut Fary bukan tidak mungkin akan membuka peluang terjadinya penyelundupan baik penyelendupan manusia atau penyelundupan barang terutama narkoba.

Anggota Komisi V DPR  Yoseph Umar Hadi mengatakan bahwa harus ada sikap dan perhatian khusus dari pemerintah terhadap pembangunan di wilayah terdepan Indonesia.

 

“Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan yang merupakan garda terdepan bangsa Indonesia akan terus kita perjuangkan, ungkapnya.

 Bupati Nunukaan Asmin Laura Hafid berharap agar kunjungan tersebut menjadi sebuah langkah awal positif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Nunukan.

“Saya sangat berterimakasih kepada anggota DPR RI dan beberapa lembaga kementrian terkait yang mau melihat langsung kondisi Nunukan. Kita juga berharap agar program-program itu  akan secepatnya direalisasikan demi pelayanan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan bersama,” kata Laura.

Sumber : pemberitaan DPR