REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR meyakini masa depan Indonesia terletak pada fondasi demokrasi yang dibangun negara saat ini. Masa depan Indonesia adalah demokrasi yang memberikan ruang partisipasi dan kesetaraan di masyarakat termasuk bagi kaum muda, perempuan, dan mereka yang berada di kelompok paling rentan.
“Tidak ada ruang bagi kepemimpinan bergaya otoriter. Demokrasi menjadi alat untuk membangun negara melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia hingga pemihakan kelompok-kelompok marginal,” ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat memperingati Perayaan Hari Internasional Demokrasi, Kamis (15/9).
Menurut dia, DPR sedang serius berbenah menjawab tantangan demokrasi dalam hal penguatan kelembagaan parlemen untuk membangun check and balances yang memadai, peningkatan dan pemberdayaan kaum muda untuk semakin melek politik, hingga mengawal Agenda 2030, sebuah agenda pembangunan global berkelanjutan (SDGs) yang bermuara pada peningkatan hajat hidup manusia secara keseluruhan.
Tema Hari Internasional Demokrasi tahun ini yang bertajuk Democracy and the Agenda 2030 for Sustainable Development, menunjukkan betapa erat kaitannya antara membangun iklim demokratis dengan pencapaian SDGs. DPR, kata Nurhayati, memiliki komitmen kuat untuk membangun demokrasi demi pencapaian SDGs.
“Demokrasi belum tentu bentuk terbaik dari sistem politik dan pemerintahan, tapi demokrasi memberi garansi bagi banyak pihak untuk berpartisipasi aktif dalam membangun sistem. Oleh karena itu, DPR RI sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi Indonesia berkomitmen dalam mengupayakan inklusivitas demokrasi,” kata dia.
DPR, kata dia, terus berikhtiar membangun demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berlandaskan penegakan hukum yang berkeadilan dalam berbagai program dan agenda kerjanya. Program utamanya adalah peningkatan peran pemuda. DPR memiliki program Parlemen Remaja yang digelar setiap tahun untuk menstimulus kaum muda memahami suasana dan dinamika persidangan di parlemen.
Menurutnya, demokrasi tidak melulu menyangkut partisipasi perempuan dan kaum muda, tapi juga pendidikan politik sejak dini kepada masyarakat. Dengan begitu, publik dapat secara kritis memilih panutan mereka dan menghindari sejauh mungkin money politics. Demokrasi dapat mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial. Tujuan inilah yang hendak dicapai bangsa-bangsa di dunia dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Demokrasi, kata Nurhayati, adalah bagian dari Sustainable Development Goals yang diadopsi oleh 193 negara-negara anggota PBB pada September 2015 silam. SDGs, terutama goals ke-16, menyebut demokrasi yang mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga yang inklusif dan partisipatif. DPR membentuk Panja SDGs di bawah BKSAP untuk mendorong terwujudnya demokratisasi sesuai SDGs.
