REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ermaya Suradinata menyatakan, kampus yang dipimpinnya sudah tidak lagi menerapkan kekerasan fisik dalam mendidik para praja.
"Saya selalu ingatkan dan jauhi kampus ini dari tindakan kekerasan, dari siapapun, kampus IPDN harus bebas dari tindakan tidak terpuji," kata Ermaya saat upacara pengukuhan 897 Calon Muda Praja menjadi Muda Praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (10/9).
Ia mengakui sebelumnya memang ditemukan kekerasan fisik dilingkungan IPDN, tetapi saat ini dipastikan sudah tidak ada lagi kekerasan dialami oleh praja IPDN.
"99,9 persen tidak lagi terjadi kekerasan, semoga kondisi ini perlu tetap dipelihara untuk masa-masa mendatang," katanya.
Ia menegaskan tindakan kekerasan oleh senior kepada junior itu tidak dibenarkan secara aturan kampus, bahkan tidak tercantumkan aturan senior memberi sanksi kepada junior.
"Kekerasan senior, dan junior yang terkait dengan pelanggaran, lalu tindakan itu (kekerasan) yang salah, karena tidak ada aturan senior memberi sanksi," katanya.
Jika ada praja IPDN melakukan tindakan kekerasan, kata Ermaya akan disanksi sesuai aturan yang berlaku, dengan sanksi terberat yakni pemecatan. Ia mengungkapkan saat kepemimpinannya pernah mengeluarkan lima praja karena melakukan tindakan kekerasan terhadap lima siswa Akademi Militer.
"Saya sudah keluarkan, apa boleh buat saya ingin Shock Therapy bagi praja lain," katanya.
Ia menambahkan upaya pencegahan kekerasan terhadap praja IPDN yakni dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pengasuh agar tidak melakukan kekerasan dalam mendidik. Ia berharap para pengasuh menerapkan sikap dan perilaku mendidik, tidak dengan tindakan kekerasan.
"Pembinaan terhadap praja itu harus diterapkan dengan sikap perilaku yang mendidik, tidak dengan fisik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
