NAY PYI TAW--Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Rabu (31/8), berupaya mengangkat isu Rohingya untuk meningkatkan kesadaran terhadap nasib minoritas ini. Keprihatinan itu diangkat dalam kunjungan Ban ke Myanmar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi para pejabat negara dari pemerintah dan militer Myanmar dengan kelompok etnis bersenjata.
Ban mengatakan kepada reporter, Pemerintah Myanmar harus memastikan komitmennya untuk mengatasi akar masalah Rohingya. "Rohingya berhak mendapat masa depan, harapan, dan martabat," kata Ban yang dikutip BBC.
Ban mengatakan, kelompok etnis Muslim itu termarginalkan. Mereka tidak diakui oleh Myanmar. Puluhan ribu etnis Rohingya kini tinggal di kamp sementara di utara Rakhine. Mereka terpaksa tinggal di sana setelah pertempuran berujung pada kekerasan yang dilakukan mayoritas kaum Buddha pada 2012.
Pemerintah tidak mengakui kewarganegaraan Rohingya. Tidak hanya pemerintah, penduduk juga menyebut mereka sebagai migran ilegal dari Bangladesh. Mereka tidak diakui keberadaannya secara hukum dan tidak punya hak pilih.
Pada pekan lalu, Suu Kyi membentuk sebuah komisi untuk menangani isu Rohingya. Komisi akan melakukan penyelidikan yang dipimpin mantan sekjen PBB Kofi Annan. Ban mengatakan, Myanmar harus meyakinkannya soal hal ini.
Akhiri konflik
Pemerintah Myanmar menggelar pertemuan yang digelar di ibu kota Nay Pyi Taw dengan melibatkan 17 kelompok dan dibuka oleh Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi. Pembicaraan damai antarkelompok ini adalah bagian dari upaya mengakhiri konflik beberapa dekade yang dialami Myanmar. Beberapa kelompok, seperti Karen, Kachin, Shan, dan Wa, sepakat meletakkan senjata.
Pertemuan itu dimulai Rabu akan berlangsung hingga empat hari ke depan. Dalam pembukaannya, Suu Kyi mengatakan, persatuan sangat penting bagi masa depan Myanmar. Suu Kyi mengenang, sudah lama Myanmar tidak mencapai persatuan dan rekonsiliasi nasional.
"Jika tidak bisa, kita tidak akan pernah bisa menciptakan persatuan yang damai dan berkelanjutan," kata dia kepada perwakilan yang hadir. Ban sepakat. Ia mengatakan, pembicaraan ini adalah langkah awal yang penting.
Dilansir dari BBC, pertemuan ini akan membahas perseteruan kelompok yang terjadi selama ini. Negara yang juga dikenal sebagai Burma ini masih dilanda aksi kekerasan kelompok sejak merdeka pada 1948.
Perseteruan melibatkan sejumlah kelompok minoritas yang menginginkan kemerdekaan atau otonomi. Mereka geram dengan dominansi mayoritas etnis Burma yang tidak memberi banyak ruang bagi minoritas.
Pemerintah lama yang didukung junta telah mencapai gencatan senjata dengan beberapa kelompok. Namun, upaya ini tidak pernah meluas hingga seluruh negeri. Kekerasan sporadis yang menewaskan puluhan ribu orang selama beberapa tahun masih terjadi hingga kini.
Pertemuan kali ini mengundang semua kelompok etnis bersenjata. Jika dijumlahkan, total anggotanya mencapai puluhan ribu pejuang di antara mereka. Sebagian besar kelompok hadir dalam pertemuan. Tampak pula perwakilan dari pemerintah, militer, partai politik, dan warga sipil. rep: Lida Puspaningtyas, ed: Yeyen Rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika