Monday, 10 Muharram 1444 / 08 August 2022

'Akta Kelahiran, Hak Anak yang Harus Dipenuhi'

Rabu 24 Aug 2016 11:14 WIB

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Andi Nur Aminah

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa

Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa

Foto: Dede Lukman Hakim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, perlindungan terhadap anak merupakan tugas bersama. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah mendapatkan akta kelahiran. "Kementerian Sosial dan Kemendagri melakukan pendandatanganan nota kesepahaman atau MoU terkait perlindungan anak melalui akta lahir," katanya, Rabu (24/8).

Dari hasil MoU tersebut Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), memberikan opsi bagi masyarakat yang tidak terdaftar atau unregister people mendaftarkan diri di mobil keliling Dukcapil. Masyarakat yang tak terdaftar sebagian besar berstatus ekonomi di bawah standar agar mendatangi mobil keliling milik Dukcapil mendaftar diri untuk mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK).

Dengan mendatangi mobil keiling tersebut, mereka akan di data dengan finger print agar bisa mendapatkan NIK. Walaupun belum tentu bisa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

 

"KTP merupakan sebagai pintu masuk mendapatkan berbagai bantuan sosial (bansos), jangan sampai warga kurang mampu tidak terjangkau perlindungan sosial," kata Khofifah.

 

Tahun lalu, Khofifah mengatakan di Kemensos masih tersedia buffer stock dari Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berbekal NIK masyarakat dengan status ekonomi di bawah standar bisa menerima layanan dan penjangkauan berbagai bansos walaupun mereka belum memiliki KTP.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA