REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Komisi IX Okky Asokawati berpendapat kenaikan harga rokok sebagai suatu cara yang dapat meningkatkan kualitas SDM. Karena selama ini hasil survey Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) maupun Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memperlihatkan bahwa banyak keluarga miskin yang anggaran keluarganya lebih banyak untuk membeli rokok daripada gizi anak-anaknya.
Sementara, tambahnya, di sisi lain harga rokok sebelum dinaikkan kesejahteraan petani dan buruh rokok tidak mengalami perubahan. "Negara ini harus memilik fondasi yang kuat untuk membangun bangsa sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain dan mennjadi pemain di era globalisasi. Untuk itu maka kualitas SDM menjadi taruhannya," kata Okky, Selasa (23/8).
Okky mengatakan naiknya harga rokok pemerintah bisa menambahkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dari cukai rokok melalui diperbanyaknya peserta BPJS Kesehatan tipe PBI. Tipe ini bisa digunakan buruh dan petani tembakau, untuk mengklaim Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs).
"Yang intinya adalah kembali untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Selain itu, katanya dengan harga rokok yang dinaikkan maka perokok pemula yang usianya masih belasan dan belum bekerja bisa ditekan. Hal ini juga mendidik para keluarga miskin untuk memprioritaskan anggara belanja keluarga untuk gizi bagi.
Karena hasil survey Riskesdas dan Susenas banyak keluarga miskin memiliki anggaran belanja keluarga lebih mengutamakan untuk pembelian rokok bagi bapaknya daripada untuk gizi anak-anaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah Tabrani mengatakan manakala harga rokok dinaikkan maka 72 persen perokok setuju dan pajak kembali kepada masyarakat.
Dari aspek ekonomi, dengan perokok yang semakin banyak maka beban BPJS Kesehatan semakin besar, masyarakat menjadi tidak produktif karena penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh ribuan zat berbahaya pada rokok. Okky mengatakan pembangunan tidak bisa hanya untuk jangka pendek. Pembangunan fondasi harus dibentuk dengan visi ke depan.
Okky mengatakan tembakau sendiri yang dikaitkan dengan produksi rokok di Indonesia sebagian besar impor. Oleh karenanya produksi tembakau di tanah air dari sisi harga harus turut dinaikkan nilai ekonominya. Petani tembakau juga harus menikmati kenaikan harga rokok ini jika memang kenaikan harga rokok benar-benar terealisasi.
"Pemerintah harus membuka akses ekspor tembakau tanah air ke luar negeri. Langkah ini semata-mata untuk menaikkan perekonomian para petani tembakau," katanya.
