Senin, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 Februari 2020

Senin, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 Februari 2020

DPR Minta Pemerintah Anggaran Pertahanan tak Dipotong

Senin 08 Agu 2016 13:00 WIB

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Dwi Murdaningsih

Warga menaiki tank tempur TNI saat parade Alutsista Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, Senin (5/10). (Antara/Yudhi Mahatma)

Warga menaiki tank tempur TNI saat parade Alutsista Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, Senin (5/10). (Antara/Yudhi Mahatma)

Foto: Antara/Yudhi Mahatma

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta pemerintah tidak memotong anggaran di bidang pertahanan dan keamanan. Sebab, hal itu akan mengurangi kekuatan pertahanan Indonesia di tingkat kawasan.
   
"Pemerintah tidak boleh memotong anggaran sektor Hankam dan BNN, untuk menjaga kedaulatan NKRI, TNI harus mengejar ketertinggalan postur Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)," kata Bobby, kepada wartawan, Senin (8/8).

Dia mengatakan, pada tahun 1998-2008, tidak ada modernisasi Alutsista di Indonesia, meskipun banyak yang sudah tidak berfungsi. Bobby menilai, sektor pertahanan tidak hanya memerlukan dana untuk modernisasi alutsista, namun butuh perawatan dan pembelian yang baru.
   
Apalagi, Narkoba sudah menjadi ancaman generasi muda yang paling priotitas, seperti juga Polri yang menjaga ketertiban sipil, sehingga tidak boleh dikurangi.
   
Politikus Partai Golkar itu menyatakan, bahaya apabila sektor Hankam dan BNN dikurangi, karena sama saja melemahkan hard power negara dalam melakukan tugas mengamankan NKRI.
   
Menurut dia, kalau anggaran mau dipotong maka lebih baik tahun depan karena agar tidak mengganggu program yang sudah di buat di 2016.
   
"Kalau mau dipotong, tahun depan saja, jangan mengurangi apa yang sudah di programkan tahun 2016 ini," ujar dia.
   
Menurutnya, pilihan Presiden Joko Widodo mengangkat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan merupakan pilihan tepat. Selain respons pasar industri keuangan yang positif, juga karakternya yang cepat dalam mengambil keputusan.
   
Namun, kondisi moneter dan fiskal saat ini berbeda dengan kondisi 2008, yaitu Minimum Essential Forces (MEF) TNI baru dimulai, dan anggaran Polri naik signifikan dari tahun 2011 hanya Rp 3,7 triliun sampai 2016 sebesar Rp73 triliun.
   
Apalagi, Sri Mulyani pindah ke Bank Dunia tahun 2010, dan sekarang kemampuan keuangan Indonesia memang berubah. Oleh karena itu, Menkeu saat ini jangan mengubah peta jalan (road map) sektor Hankam yang sudah dimulai tahun 2008.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler