REPUBLIKA.CO.ID, ACEH -- Komisi IV DPR RI mengkritisi kekurangan bayar pemerintah kepada produsen pupuk, termasuK PT Pupuk Iskandar muda (PIM). Hal tersebut terungkap saat Komisi IV DPR meninjau Gudang PT PIM di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darusallam, Senin (1/8).
"Kedatangan kami ke Banda Aceh ini salah satunya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kepada Mitra kerja kami. Dan setelah kami melihat dan mendengar langsung dari pihak PIM kami mendapati bahwa ada kekurangan bayar dari pemerintah ke para produsen pupuk, termasuk PT PIM, yang totalnya sekitar Rp 2 triliun," ujar Ketua Komisi IV DPR, Edhie Prabowo.
Padahal, lanjut Edhie, dana atau pembayaran itu berguna sekali untuk para produsen pupuk. Terutama untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat segera melunasi kekurangan bayar tersebut. Salah satunya dengan memasukannya dalam APBN mendatang.
"Sebelumnya para produsen pupuk, termasuk PT PIM kondisinya seperti mati suri. Namun belakangan sudah mulai bangkit dan bergerak. Tentunya kondisi yang menggembirakan ini harus terus didukung dan didorong, salah satunya melalui kebijakan nggaran. Kami berharap kekurangan bayar itu dapat segera diatasi,bahkan jika memungkinkan mendapat tambahan anggaran," ujar dia.
Direktur utama PT PIM, Achmad Fadhiel menjelaskan bahwa kekurangan bayar tersebut terdiri dari kekurangan bayar pada tahun 2014 sebesar Rp 1,13 triliun dan pada tahun 2015 sebesar Rp 443 miliar. Sementara ada Rp 500 miliar merupakan kekurangan pada tahun berjalan.
Dalam kunjungan tersebut ikut serta Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi, anggota Komisi IV lainnya seperti Delia Pratiwi Sitepu,Azhar Romli, AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Darori Wonodipuro,Oo Sutisna, Eko Hendro Purnomo, Ibnu Multazam, Hermanto, Dardiansyah dan Hamdani.
