Sunday, 15 Rabiul Awwal 1442 / 01 November 2020

Sunday, 15 Rabiul Awwal 1442 / 01 November 2020

Transisi TPST Bantargebang Diperkirakan Enam Bulan

Selasa 26 Jul 2016 16:21 WIB

Red: Esthi Maharani

 Aktivitas pemulung yang mengais sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (11/2). (Republika/Raisan Al Farisi)

Aktivitas pemulung yang mengais sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (11/2). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI baru akan ditentukan usai masa transisi.

"Sekarang ini kan masih masa transisi, serah terima dari pihak pengelola sebelumnya kepada Pemprov DKI. Setelah selesai masa transisi itu, baru kami tentukan pengelolaannya," kata Djarot, Selasa (26/7).

Mantan Wali Kota Blitar itu pun berharap masa transisi dapat rampung dalam waktu enam bulan ke depan. Setelah selesai masa transisi, menurut dia, baru akan ditentukan sistem pengelolaan sekaligus teknologi yang akan digunakan.

"Mengenai sistem pengelolaan dan teknologi yang digunakan serta hal-hal lain yang menyangkut peningkatan kualitas pengolahan sampah di TPST Bantargebang akan ditentukan setelah masa transisi rampung," ujar Djarot.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menuturkan pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada dua pengelola TPST Bantargebang, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).

Surat pemberitahuan tersebut, sambung dia, adalah mengenai pengakhiran perjanjian peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengoperasian tempat pengelolaan dan pengoperasian TPST Bantarfebang di Kota Bekasi kepada PT GTJ dan PT NOEI pada 19 Juli 2016.

"Pokok surat pemberitahuan itu adalah memberitahukan bahwa GTJ dan NOEI telah gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian, seperti yang telah diperingatkan dalam surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga," tutur Isnawa.

Dengan berakhirnya kontrak kerja sama tersebut, dia mengungkapkan, maka selanjutnya Pemprov DKI akan mengambil alih seluruh pelaksanaan dan pengoperasian TPST Bantargebang.

Kemudian, dia menambahkan, PT GTJ dan PT NOEI diwajibkan untuk menghentikan semua pekerjaan proyek, mengosongkan TPST, serta menyerahkan aset, sarana dan prasarana dan lain-lainnya kepada Pemprov DKI Jakarta dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengakhiram perjanjian.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA