Kamis, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Kamis, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Kontroversi Perumus Pancasila

Air Mata Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta

Rabu 13 Jul 2016 08:00 WIB

Red: M Akbar Wijaya

Kasman Singodimedjo.

Rapat BPUPKI

Foto:

Debat Sengit Menghapus Tujuh Kata Piagam Jakarta

Kasman menggambarkan sengit dan tegangnya suasana saat lobi di pagi itu. Menurutnya, semula tokoh-tokoh Islam sukar menerima tuntuntan para pemuka agama Katolik dan Kristen dari Indonesia Timur. Namun akhirnya mereka mengalah karena saat itu republik membutuhkan persatuan untuk mendapat dukungan dan simpati dunia.

Salah satu tokoh Islam yang saat itu paling bersikeras menolak penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ialah Ketua Umum Muhammadiyah sekaligus anggota Panitia Sembilan Ki Bagus Hadikusumo.

Kasman mengatakan, pagi itu Sukarno yang merupakan Ketua PPKI memang sengaja memintanya bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Selain Kasman ada lima orang lain yang juga diminta Sukarno bergabung sebagai anggota tambahan PPKI. Mereka ialah: Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantara, Sayuti Melik, Mr Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo.

Namun Sukarno punya tugas khusus untuk Kasman yakni membujuk Ki Bagus Hadikusomo agar berkenang menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sukarno percaya Kasman yang juga warga Muhammadiyah dapat melunakan pendirian Ki Bagus. Sebab lobi sejumlah tokoh Islam seperti K.H Wachid Hasjim, Teuku M.Hasan, hingga Bung Hatta tidak mampu melunakan pendirian Ki Bagus mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Sukarno sendiri menurut Kasman tampak tidak ingin terlibat dalam proses lobi menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. “Mungkin karena beliau sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan terutama sebagai peserta dari Panitia Sembilan mengenai pembuatan Piagam Jakarta merasa agak kagok untuk menghadapi Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya,” kata Kasman.

Mulanya Kasman keberatan  memenuhi permintaan Sukarno. Sebab tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan hal prinsip bagi umat Islam dalam bernegara. Namun Kasman pun sadar situasi sangat mendesak. PPKI harus segera bersidang mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Jika terus berdebat, maka republik yang baru sehari diproklamasikan itu terancam bubar.

Dengan menggunakan Bahasa Jawa halus Kasman akhirnya berkenan membujuk Ki Bagus:

“Kiai, kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau Bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana?! Kiai, sekarang ini Bangsa Indonesia kejepit di antara yang tongol-tongol dan tingil-tingil. Yang tongol-tongol itu ialah balatentara Dai Nippon yang masih berada di bumi Indonesia dengan persenjataan moderen. Adapun yang tingil-tingil adalah sekutu termasuk di dalamnya Belanda, yaitu dengan persenjataan yang moderen juga. Jika kita cekcok pasti kita akan konyol,” kata Kasman kepada Ki Bagus.

Kasman juga mengingatkan dalam Undang-Undang Dasar yang akan disahkan hari itu terdapat satu pasal yang menyatakan bahwa enam bulan lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan penyempurnaan isi Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak ada salahnya bagi umat Islam mengalah sementara menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi Indonesia merdeka yang berdaulat, adil, makmur, dan diridhai Allah SWT.

Mendengar penjelasan Kasman, Ki Bagus bersedia mengendurkan pendirian dan menerima usul penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Dan akhirnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu berganti menjadi kalimat: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Pada waktu itu kami dapat menginsyafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dan mengggantinya dengan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’,” kata Kasman.

Kendati begitu setelah enam bulan UUD 1945 disahkan, karena situasi republik yang tidak menentu akibat agresi militer Belanda, MPR tidak pernah bersidang untuk memperbaiki isi Pembukaan UUD 1945 sebagaimana aspirasi sejumlah tokoh Islam.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA