Wednesday, 20 Zulhijjah 1440 / 21 August 2019

Wednesday, 20 Zulhijjah 1440 / 21 August 2019

Pemerintah Setujui Right Issue 4 BUMN

Selasa 12 Jul 2016 18:10 WIB

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Dwi Murdaningsih

Warga dengan menaiki sepeda motor melintasi ruas Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) seksi Ciledug - Ulujami, Jakarta Selatan, Kamis (26/6). PT Jasa Marga Tbk memastikan ruas Tol Jakrta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) seksi Ciledug - Ulujami yang

Warga dengan menaiki sepeda motor melintasi ruas Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) seksi Ciledug - Ulujami, Jakarta Selatan, Kamis (26/6). PT Jasa Marga Tbk memastikan ruas Tol Jakrta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) seksi Ciledug - Ulujami yang

Foto: Prayogi/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyetujui rencana penerbitan saham baru (right issue) empat BUMN. Rencana ini merupakan bagian program privatisasi oleh Kementerian BUMN 2016 untuk memperkuat permodalan BUMN.

Dalam Rapat Koordinasi Komite Privatisasi, Selasa (12/7), Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, menyatakan, empat BUMN yang disetujui melakukan right issue yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Seluruh hasil penjualan saham baru ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek bisnis masing-masing perusahaan pelat merah tersebut.

''Ini momen yang paling tepat bagi BUMN melakukan right issue. Perlu dibuat rencana yang matang untuk menyambut program pengampunan pajak karena akan ada dana besar yang masuk,'' ungkap Darmin dalam keterangan resminya, Selasa (12/7).

Permintaan surat-surat berharga dalam enam bulan ini diprediksi akan melonjak dan harganya pun akan bagus. Menurut saya, yang paling siap untuk itu adalah BUMN.

Selain right issue melalui mekanisme penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD), keempat BUMN itu juga akan mendapat tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk memperkuat struktur modal persero. Penambahan modal ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan berbagai proyek infrastruktur prioritas pemerintah antara lain untuk kebutuhan investasi pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, pusat pengolahan air (water treatment plan), pembangunan pelabuhan, pembangunan apartemen menengah, dan kawasan industri.

Dalam rapat koordinasi ini hadir pula para menteri anggota Komite Privatisasi antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara  Rini M Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA