Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Anggota DPR Pertanyakan Pembentukan Staf Khusus Intelijen

Senin 11 Jul 2016 16:44 WIB

Red: Angga Indrawan

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Foto: Reuters/Darren Whiteside

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhuri mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo mengangkat staf khusus bidang intelijen. Ini karena Badan Intelijen Nasional sesuai dengan konstitusi diberikan amanah memberikan informasi secara langsung kepada Presiden.

"Kami tidak diberi tahu terkait dengan adanya staf khusus presiden bidang intelijen. Oleh karena itu, kami kaget karena dengar dari pemberitaan," katanya di Jakarta, Senin (11/7).

(Baca: Jokowi Resmi Angkat Dua Staf Khusus Baru)

Ia mengatakan bahwa Komisi I DPR akan menanyakan kepada Kepala BIN Sutiyono apakah ada hambatan dalam kinerja lembaga itu sehingga dibentuk staf khusus bidang intelijen untuk menjembatani masalah intelijen. Menurut dia, seharusnya Kepala BIN bertanggung jawab langsung kepada Presiden memberikan informasi sehingga tidak perlu perantara.

"Saya tidak tahu alasan Presiden mengangkat staf khusus bidang intelijen, apa jangan-jangan tidak percaya kepada Kepala BIN atau ada hambatan komunikasi. Hal itu seharusnya tidak boleh ada," ujarnya.

Menurut dia, saat ini dunia intelijen Indonesia mengalami masalah, yaitu terkait dengan koordinasi. Padahal, dalam UU Intelijen disebutkan bahwa semua kerja intelijen dikoordinasikan BIN. Oleh karena itu, dia menilai harus dilihat kembali seberapa jauh BIN koordinasikan kerja intelijen itu atau seberapa jauh BIN koordinasikan namun yang lain jalan-jalan sendiri.

"Seberapa jauh BIN koordinasikan maka perlu kita lihat lagi atau seberapa jauh BIN koordinasikan namun yang lain jalan sendiri," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan mengangkat dua staf khusus baru, yaitu Diaz Hendropriyono dan Gories Mere. "Benar informasi itu. Pak Gories Meredan Diaz Hemdropriyono," kata juru bicara Presiden, Johan Budi.

Namun, Johan tidak menyebut posisi staf khusus yang akan ditempati keduanya. Informasi yang dihimpun, Gories Mere yang pernah menjabat Kepala BNN dan Kepala Densus 88 Antiteror akan mengisi posisi stafsus bidang intelijen, sementara Diaz mengisi kursi stafsus bidang sosial.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler