REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengungkapkan, data guru di Indonesia masih menyedihkan. Sebab, publikasi data guru acap kali berbeda, baik antara pemerintah daerah dengan pusat maupun lembaga lainnya.
“Karena itu wajar jika perencanaan kebutuhan, pengadaan guru, kesejahteraan, dan pembinaan tidak sesuai kebutuhan dan tidak optimal,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum (Plt Ketum) PB PGRI, Unifah Rasidi kepada wartawan di Gedung PGRI Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/6).
Menurut Unifah, sejauh ini pemerintah menghitung jumlah siswa sebanyak 44 juta dengan total guru tiga jutaan. Dari angka guru itu, dia melanjutkan, jumlah guru sah justru hanya 2,2 juta. Dengan kata lain, selebihnya merupakan total dari guru honorer. Sementara guru honorer tidak mendapatkan hak yang layak seperti halnya guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pada kesempatan sama, Dewan Pembina dan Pertimbangan PB PGRI, Mohamad Abduh mengutarakan, masalah kompleksitas pendidikan tidak bisa dipecah dengan cara parsial. Pemerintah harus memiliki desain besar, termasuk menangani guru. “Seperti halnya guru honorer kategori dua (k2) yang menuntut. Itu pemerintah sebenarnya harus tahu akar masalahnya,” kata Abduh.
Menurut Pengamat Pendidikan dari Universitas Paramadina ini, guru honorer muncul akibat dari banyaknya guru pensiun yang tidak mampu ditangani di daerah. Karena kekurangan, daerah pun terpaksa merekrut guru honorer guna menjalankan pendidikan.
Atas kondisi tersebut, Abduh menegaskan, pemerintah sepertinya tidak memiliki data valid. “Pemerintah punya tugas besar tentang data valid ini. Data valid jumlah gurunya berapa? Yang mau pensiun berapa setiap tahunnya?” katanya. Hal-hal seperti ini perlu diselesaikan tuntas oleh pemerintah pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
