REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Peran perempuan kini semakin mengemuka dalam perdagangan internasional. Namun, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) selama ini masih belum mengakomodir kepentingan perempuan dalam keputusan-keputusan yang diambil.
Mencermati hal tersebut, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyerukan kepada anggota organisasi antar parlemen internasional, Inter Parliamentary Union (IPU), untuk mendesak WTO agar memberikan porsi lebih bagi keterwakilan gender baik dalam proses negosiasi maupun dalam kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan.
“WTO selama ini berpegang pada asumsi bahwa perdagangan dipandang sebagai sesuatu yang gender netral sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung gender blind. Dalam hal ini kita ingin menempatkan isu gender ini sebagai konsideran saat juru runding WTO melakukan proses negosiasi. Sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan saat diratifikasi di dalam negeri memberikan dampak yang seimbang bagi setiap komponen dalam masyarakat," kata dia.
Dia mengatakan dengan terakomodasinya isu gender, diharapkan perdagangan dapat memberikan efek kemajuan sosial yang meluas. Hal tersebut disampaikan dalam kesempatan mengikuti Konferensi Parlemen Organisasi Perdagangan Dunia (Parliamentary Conference on the World Trade Organization) yang berlangsung di Jenewa, 13-14 Juni 2016 yang dihadiri oleh 58 parlemen dan organisasi internasional.
Usulan untuk mengakomodasi isu gender disampaikan Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuan Steering Committee persiapan Konferensi PCWTO ini yang diadakan pada bulan Februari 2016. Usulan tersebut kemudian menjadi salah satu agenda Konferensi dan Nurhayati Ali Assegaf menjadi pembicara di sesi Trade as Vehicle of Social Progress: the Gender Perspective.
Dalam Konferensi ini, para anggota parlemen dunia membahas sejumlah isu utama pasca adopsi Nairobi Package dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-10 WTO di Nairobi Kenya. Terutama menjadi highlight adalah kebuntuan penyelesaian Putaran Doha yang memiliki fokus khusus pada peningkatan prospek perdagangan negara-negara berkembang.
Dalam kesempatan dialog di salah satu sesi pertemuan, Jon Erizal, Anggota BKSAP dari Komisi XI menyampaikan kepada sidang dukungan bagi peningkatan fleksibilitas dan transparansi apabila WTO ingin menyelesaikan perundingan Putaran Doha.
“WTO selayaknya jangan tersandera oleh tarik menarik kepentingan antara negara anggota. Indonesia melalui G-20 dapat mendorong alternate proposal untuk menjembatani perbedaan posisi runding terkait isu-isu sensitif namun tanpa mengorbankan kepentingan negara-negara berkembang dan least-developed countries (LDCs)," kata Politisi PAN yang mewakili Dapil Riau I ini.
Selain Ketua BKSAP sebagai ketua delegasi, komposisi delegasi DPR RI juga terdiri dari Wakil Ketua BKSAP Saifullah Tamliha dari F-PPP dan anggota BKSAP Jon Erizal dari F-PAN.
