REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhammad Iqbal
Revrisond Baswir resah. Ekonom senior Universitas Gadjah Mada ini menilai penerapan sistem ekonomi Pancasila perlu kembali digalakkan. Tujuannya agar bangsa dan negara Indonesia tidak terjebak pada sistem ekonomi kapitalis.
“Tanpa adanya demokrasi ekonomi yang mengacu Pancasila hanya akan membuat kaum kapital merajalela di Indonesia,” kata Revrisond (Republika 1 Juni 2015). Gagasan itu disampaikan dalam Kongres Pancasila VII dengan tema "Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggi" di UGM, Yogyakarta, setahun silam pada hari lahir Pancasila. Menurut Revrisond, implementasi nilai Pancasila, khususnya menyangkut nilai "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dapat diterapkan dalam berbagai aspek mencakup sosial, budaya, politik, serta ekonomi.
Dalam aspek ekonomi, masyarakat yang betul-betul mengamalkan Pancasila akan lebih memilih pada konsep ekonomi yang berbasis pada demokrasi dan kerakyatan. “Namun entah mengapa sepertinya sekarang sulit sekali masyarakat mengatakan antikapitalisme,” kata Revrisond. Dengan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, ujar Revrisond, kemakmuran bukan hanya diperuntukkan bagi orang per orang, melainkan diprioritaskan bagi masyarakat luas.
“Dalam konteks tersebut pencapaian kemakmuran diterapkan dengan prinsip kebersamaan,” ujarnya. Namun entah mengapa, sudah 70 tahun lebih sejak negeri ini merdeka, penerapan sistem ekonomi Pancasila belum menjadi pilihan. Maka, timbul pertanyaan, mengapa sistem ekonomi Pancasila sulit diterapkan atau bahkan diterima?
Ikuti Whatsapp Channel Republika
