REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA--Keinginan Presiden Joko Widodo mencapai swasembada sapi sepuluh tahun kemudian dinilai memungkinkan.
Syaratnya, target tersebut harus diiringi dengan eksekusi konsisten, dari mulai data, teknologi, program yang terukur dan pelaksanaan yang jujur. Bukan sekadar pernyataan berapi-api berdasarkan optimisme tak berdasar.
"Bicara seperti itu bisa-bisa saja, tapi jangan cuma pernyataan frontal, harus dibarengi realisasi pelaksanaan yang nyata," kata Pengamat Peernakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf, Selasa (21/6). Hal tersebut dimulai dengan serius membenahi data kebutuhan dan pasokan. Pembenahan jangan hanya berputar di rapat-rapat dan seminar, tapi harus benar-benar dilaksanakan secara jujur.
Pernyataan target, lanjut dia, juga harus diiringi dengan harmonisasi kebijakan yang tidak kontradiktif dengan pencapaian swasembada. Jika harmonisasi kebijakan selesai dalam satu sampai dua tahun, maka bisa dilanjutkan dengan implementasi program yang telah dikampanyekan harusnya terlaksana secara terstruktur dengan analisis data sesuai realita.
Ia menyadari pelaksanaannya tidak akan sederhana. Namun jika pemerintah mau tegas mengawal, kemungkinan tersebut selalu ada. Rochadi lantas menyinggung soal program integrasi Sapi-Sawit di lahan BUMN. "Program tersebut sudah mulai di 2010, tapi lihat sekarang, realisasinya baru satu persen," tuturnya.
Program-program menuju swasembada sapi menurutnya tampak bagus. Semisal program integrasi Sapi-Sawit di BUMN. Tampaknya mudah, karena BUMN milik pemerintah maka lebih mudah mengaturnya. Namun realisasinya baru satu persen hingga kini. Makanya program yang telah dicanangkan akan jadi percuma jika eksekusi program tidak sungguh-sungguh dan hanya sekadar pemanis pidato belaka.
