Rabu, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 Februari 2020

Rabu, 25 Jumadil Akhir 1441 / 19 Februari 2020

DPR Tambah 10 RUU dalam Prolegnas 2015-2019

Senin 20 Jun 2016 13:41 WIB

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Dwi Murdaningsih

Firman Soebagyo

Firman Soebagyo

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengungkapkan DPR dan Pemerintah bersepakat untuk melakukan usulan perubahan Prolegnas tahun 2016. Hal ini sebabkan karena ada RUU yang telah disetujui menjadi UU, dan sesuai dengan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

Dari 40 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, Firman menjelaskan, 7 RUU telah disahkan menjadi UU (3 RUU DPR, 2 RUU Pemerintah, dan 2 RUU Kumulatif terbuka). Sebanyak 20 RUU telah masuk dalam tahap pembicaraan tingkat 1.

Satu RUU akan masuk dalam tahap pembicaraan tingkat 1/menunggu Surpres (RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah). Dua RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi, 9 RUU dalam tahap penyusunan Komisi/anggota. Dua RUU dalam tahap penyusunan oleh Pemerintah, satu RUU menunggu keputusan Rapat Paripurna DPR RI.

Berikut tambahan RUU Prolegnas tahun 2015-2019:
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Perubahan atas UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Perkelapasawitan.

RUU tentang Perubahan kedua atas UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU tentang Bea Materai.

RUU tentang Perubahan atas UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang perubahan atas UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (judul dalam Prolegnas tahun 2015-2019 , RUU tentang Perubahan atas UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dan RUU tentang Kepalangmerahan.

Dengan adanya penambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 itu, lanjut dia, beban legislasi pada tahun 2016 menjadi cukup berat. Namun, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pimpinan komisi/Pansus, terdapat beberapa RUU yang akan diselesaikan pada tahun 2016.

"Oleh sebab itu, kami mengharapkan dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Fraksi agar penambahan Prolegnas dapat direalisasikan sesuai rencana," kata dia, dalam Paripurna, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler