REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia perlu meluruskan kembali filosofi Pancasila dalam hal kedaulatan rakyat.

"Hal itu diperlukan karena praktik kedaulatan rakyat belum berhasil direalisasikan. Contohnya, dalam pemilihan umum di Indonesia, calon tidak dapat dimenangkan tanpa memiliki 'sponsor'," katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin.

Oleh karena itu, kata Zulkifli, pada Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan bertajuk "Jalan Perubahan Membangun Daya Saing Bangsa", haluan negara harus memuat Pancasila yang bersifat filosofis dan ideologis.

"Dengan adanya Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan ini diharapkan dapat menunjukkan haluan seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia," ujarnya.

Zulkifli mengatakan tujuan akhir Indonesia merdeka adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara, pada praktiknya masih banyak kesenjangan sosial terutama antara si kaya dan si miskin.

"Contohnya, pembangunan yang ada di kota-kota di Pulau Jawa sangat berbeda dengan yang di pulau lain seperti di Maluku dan lain sebagainya. Dengan demikian, ancaman nyata negeri kita bukanlah soal komunis tetapi kesenjangan sosial," jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan dimaksudkan untuk menghimpun pengalaman dan gagasan putra-putri terbaik bangsa.

Hal itu dalam rangka membangun komitmen bersama para elit strategis lintas-kalangan, dari pusat hingga daerah dalam membangun Indonesia ke depan berdasarkan nilai, visi, dan cita-cita nasional.

"Itulah pentingnya menghimpun kekuatan dan langkah nasional dalam sebuah momentum Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan sebagai gagasan kebangsaan Muhammadiyah mereaktualisasikan spirit Kebangkitan Nasional," katanya lagi.