REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Bermutu bekerja sama dengan dinas pendidikan 10 kabupaten/kota meggelar kegiatan bertajuk Jelas IB (Jaringan Elektronik Aplikasi Sekolah Indonesia Bermutu). Hal itu terutama bertujuan untuk membersihkan dunia pendidikan dari ketidakjujuran, terutama pada saat penerimaan murid baru.
Direktur Institut Indonesia Bermutu Jaka Warshina mengemukakan, pada dasarnya pihaknya siap bekerja sama dengan sebanyak mungkin daerah. Namun karena berbagai keterbatasan, pada tahun ini IB baru bisa bekerja sama dengan 10 daerah.
“Sebagai lembaga yang baru berdiri sejak setahun yang lalu, IB masih memiliki sejumlah keterbatasan, terutama terkait dengan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengawal program ini,” ujar Jaka selaku penanggung jawab kegiatan ini.
Target IB tidak hanya penerimaan siswa baru saja, lebih dari itu, IB akan memprakarsai sistem elektronik sekolah yang mencakup semua kegiatan, baik akademik maupun non akademik. “Zaman serba canggih ini seharusnya berdampak positif terhadap peningkatan mutuh hasil pendidikan,” papar Jaka.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan kenang-kenangan dari IB berupa buku "Hitam Putih Kurikulum 2013". "Buku ini adalah pengantar untuk menyikapi gonjang-ganjing kurikulum, apapun kurikulum yang digunakan, kita harus paham "hitam-putih"nya,” ungkap Zulfikri Anas, Dewan pembina IB sekaligus mewakili penulis buku dan didampingi oleh Afrizal Sinaro yang mewakili penerbit.
"Buku ini merupakan bagian dari "tiga serangkai", Sekolah untuk Kehidupan dan Kurikulum untuk Kehidupan yang saat ini dalam proses penyusunan. Buku tersebut diharapkan segera terbit dan akan menjadi salah satu referensi untuk mewujudkan pendidikan bermutu," ungkap Afrizal Sinaro.
Menurut Zulfikri, PDB Online akan membersihkan dunia pendidikan dari bibit-bibit ketidakjujuran. “Jika ini sukses, pekerjaan rumah (PR) dunia pendidikan berikutnya adalah menjadikan semua sekolah --terutama sekolah negeri-- sebagai sekolah bermutu agar semua warga negara Indonesia mendapat layanan yang bermutu,” ujar Zulfikri.
Hal ini, kata Zulfikri, akan menghilangkan kesan diskriminasi pelayanan pendidikan. Selama ini, seolah-olah hanya anak pintar saja yang berhak mendapat sekolah bagus, sementara anak yang tidak pintar harus mendapatkan pelayanan seadanya.
“Ini mengingkari filosofi pendidikan itu sendiri. Lagi pula semua anak terlahir unggul karena Allah tidak mengenal produk gagal,” kata Zulfikri.
UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. “Dengan demikian tidak akan ada lagi "perebutan" kursi, dan program-program Jelas IB akan bisa optimal di semua proses pendidikan,” papar Zulfikri Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
