REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jumat (13/5). Kuliah umum ini mengambil tema Peran BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat.
Dalam paparannya, Harry mengatakan, saat ini fokus pemeriksaan BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara bergeser dari assurance yang lebih condong pada administrasi pengelolaan keuangan negara, menuju assurance pada capaian substansi (outcome dan dampak) atas program pembangunan. Ke depan, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberi dampak yang lebih besar bagi masyarakat dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanja untuk mencapai tujuan negara.
Harry menjelaskan, BPK menyiapkan kebijakan pemeriksaan yang bisa mengukur pengelolaan dan alokasi belanja negara atau belanja daerah untuk mencapai indikator kesejahteraan rakyat. Selain itu, BPK membuat kebijakan memprioritaskan pemeriksaannya pada program/bidang yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain-lain.
“Itu semua adalah program-program yang langsung berkaitan dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Harry menambahkan, meskipun semakin banyak instansi pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi hal itu dinilai tidak dapat langsung diperoleh korelasi antara opini WTP dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, menurutnya instansi pemerintah tidak cukup hanya memperoleh opini WTP, melainkan juga diminta berhasil dalam melaksanakan program-program pembangunannya.
“Opini WTP merupakan pencapaian minimal kinerja pemerintah dari sisi pelaporan keuangan, akan semakin baik jika diiringi dengan pencapaian kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Ia mencontohkan, Provinsi Jawa Barat sejak 2011-2014 laporan keuangannya WTP. Tetapi dilihat dari perkembangan indikator tingkat kemakmuran tidak selalu memiliki hubungan yang paralel. Indikator tersebut antara lain, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan gini ratio.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat pada 2012-2014 berturut-turut yakni 9,08 persen, 9,16 persen, dan 8,45 persen. Tingkat kemiskinan pada periode yang sama yakni 9,89 persen, 9,61 persen, dan 9,18 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
