REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan curahan hati (curhat) kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait berbagai permasalahan guru, terutama soal kekurangan jumlah tenaga pengajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sertifikasi.
"Kami tadi curhat tentang sertifikasi guru juga melaporkan persoalan kekurangan guru," kata Plt Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, Jumat (29/4).
Dia mengatakan, berdasarkan perhitungan data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terjadi kekurangan sekitar 500 ribu guru terutama tingkat SD sampai 2019. Hal tersebut karena para guru SD itu sebagian besar diangkat pada 1975 dan saat ini memasuki masa pensiun.
"Memang pemerintah sedang moratorium PNS kecuali guru dan tenaga kesehatan, tapi memang perlu ditata ulang bagaimana sistem sebenarnya kebutuhan guru sehingga ada tahapan untuk pemenuhan terutama guru SD," ujar Unifah.
PGRI juga mengharapkan pemerintah memperhatikan sertifikasi guru agar tak dipersulit. Dikatakan, selama ini sertifikasi untuk guru selalu berubah-ubah, tidak seperti sertifikasi dosen. Belum lagi nasib guru swasta dan honorer yang seringkali dipandang sebelah mata.
"Kami berharap juga tenaga honor yang memang layak dan berkualitas mereka diselesaikan secara komprehensif atau bisa diatur dalam perda atau ada standar gaji minimum yang sudah direspon oleh Mendikbud sudah menghitung bagaimana sebaiknya guru itu dibayar layak," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
