Ahad 03 Apr 2016 22:36 WIB

Unkris Tanamkan Budaya Antikorupsi ke Mahasiswa

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis (kanan) dan Rektor Universitas Krisnadwipayana Dr Abdul Rivai, Jumat (1/4).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis (kanan) dan Rektor Universitas Krisnadwipayana Dr Abdul Rivai, Jumat (1/4).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Universitas Krisnadwipayana (Unkris) menggalakkan budaya jujur dan amanah kepada para mahasiswa. Hal ini untuk membentuk karakter mahasiswa dan budaya antikorupsi.

Rektor Universitas Krisnadwipayana Dr Abdul Rivai mengatakan korupsi masih menjadi masalah serius di Tanah Air. Rivai masih melihat para pemangku kebijakan yang diberikan jabatan namun tidak menjalankannya sebagai amanah tapi jabatan dianggap sebagai uang. "Sepanjang masih ada unsur seperti itu, negara ini tidak maju," kata Rivai, usai Dies Natalis ke-64 Universitas Krisnadwipayana, kemarin.

Menurut Rivai, untuk memutus mata rantai korupsi tidak cukup dengan menangkap para koruptur, tetapi harus meningkatkan pencegahan. Dia berharap lulusan Unkris selain memiliki akademik yang membanggakan, mereka juga memiliki sikap dan prilaku yang baik di masyarakat. "Oleh karena itu menanamkan budaya antikorupsi sedini mungkin bagi mahasiswa sangat penting," ujarnya.

Rivai menjelaskan, pembentukan karakter mahasiswa yang jujur sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu di Unkris. Dengan menggalakkan program Jumat Sehat kepada para mahasiswa baru. Jumat Sehat yang digelar setiap hari Jumat ini untuk menanamkan akhlak dan perilaku yang baik kepada mahasiswa. "Ada bimbingan rohani menjelang Sholat Jumat. Di situ diajarkan mengenai kejujuran dan amanah," kata Rivai.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis dalam orasi ilmiahnya mengatakan korupsi telah merampas hak rakyat untuk hidup secara layak. Hal tersebut, lanjut Harry, disebabkan adanya hubungan timbal balik antara korupsi dan tata kelola pemerintahan.

Menurut Azhar, praktik korupsi menyebabkan program-program yang dianggarkan untuk rakyat tidak dapat berjalan maksimal karena tidak langsung menyentuh atau berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Padahal, kata Azhar, konstitusi sudah menegaskan bawah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. "Masih belum tercapainya kesejahteraan rakyat mengindikasikan keuangan negara belum sepenuhnya dikelola secara baik," ujar Azhar kepada mahasiswa Unkris.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement