Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Busyro: Aneh, Warga Tolak Autopsi Jenazah Siyono

Kamis 31 Mar 2016 17:30 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan

 Busyro Muqoddas

Busyro Muqoddas

Foto: Republika/Raisan Al Farisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menegaskan, pihaknya akan terus mengadvokasi kasus meninggalnya Siyono (34), warga Klaten, usai ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror sampai terungkap jelas.

Termasuk melakukan autopsi kepada jenazah Siyono yang telah dikubur kendati mendapat penolakan dari warga kampungnya. Karena, menurut dia, banyak ketidaknormalan yang terjadi atas meninggalnya terduga terorisme tersebut.

"Iya tentu, kami ingin transparansi meninggalnya Siyono wajar atau tidak karena banyak absurditas dalam kasus ini," katanya di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (31/3).

Autopsi sendiri, kata mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ini belum bisa dilakukan saat ini dan masih harus menunggu waktu yang tepat, meski tim forensik independen dari PP Muhammadiyah yang terdiri dari lima dokter dari rumah sakit dan perguruan tinggi telah disiapkan.

"Kami belum dapat informasi dari dokter ahli forensik (kapan dilakukan autopsinya)," ujarnya.

Sementara, terkait penolakan warga atas rencana autopsi jenazah Siyono, Busyro kembali menegaskan tidak akan menghalangi pengungkapan kasus tersebut. "Itu melanggar hukum. Autopsi itu prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang," ujarnya.

Penolakan itu justru menimbulkan tanda tanya bagi dirinya. Sebab, hal itu tidak seperti tradisi kebanyakan masyarakat Indonesia bilamana ada kerabatnya yang meninggal dunia.

Dalam kasus Siyono, masyarakat sekitar justru enggan meninggalnya kerabat tersebut diusut tuntas. Padahal, jika ditanyakan riwayat keluarga sebelumnya, tidak ada masalah dengan warga sekitar.

"Sekarang di balik penolakan itu ada apa? Apakah sebelumnya ada tradisi di desanya Siyono itu keretakan masyarakat. Setahu saya tidak ada, masyarakat di desa sana guyub (rukun) seperti pada umumnya masyarakat Indonesia. Jadi aneh, aneh sekali ini," katanya menjelaskan.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari kasus Siyono, juga tidak tampak ada kepedulian dari Pemerintah Daerah Klaten kepada warganya tersebut. "Kepala desanya menolak, kemudian bupatinya juga tidak tampak, ini kan seperti tidak ada kepedulian," katanya menegaskan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA