REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Dadang Rusdiana, menegaskan, pihaknya sebenarnya sudah memberikan saran kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, untuk bisa melanjutkan proses pembangunan kompleks P3SON (Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional) di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor.
Namun, Komisi X menilai, kelanjutan pembangunan proyek senilai 2,5 triliun rupiah itu harus diawali oleh kajian teknis yang lebih mendalam terlebih dahulu.
Nantinya, berdasarkan kajian itu baru akan diputuskan bagian mana dari kompleks tersebut untuk bisa dilanjutkan pembangunannya. Namun, hingga kini, Komisi X mengaku belum menerima kajian teknis tersebut.
''Jadi berdasarkan kajian itu nanti diputuskan mana gedung yang layak dilanjutkan, dan mana yang tidak. Tapi masih berjalan (kajian teknis),'' tutur Dadang di Jakarta, Senin (21/3).
Tidak hanya itu, Dadang menjelaskan, pemerintah juga diharapkan melakukan kajian teknis. Kajian itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera). Termasuk soal kondisi kelabilan tanah di lokasi pembangunan proyek tersebut.
''Tentunya KemenPUPR juga harus melakukan kajian teknis. Sejauhmana kelayakan bangunan di kompleks Hambalang itu, terutama berkenaan dengan kondisi tanah yang dikatakan labil,'' tutur Dadang, yang juga politisi asal Partai Hanura tersebut.
Namun, Dadang menilai, Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Presiden Joko Widdo ke Hambalang tidak memiliki muatan politis tertentu.
Sebelumnya beredar kabar soal kunjungan Jokowi tersebut merupakan bentuk sindiran politik terhadap mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Maklum proyek itu merupakan proyek yang digagas dan dimulai pada masa pemerintahan Presiden RI keenam tersebut.
''Itu bukan sindiran politik, tapi pak Jokowi tentu ingin menyelematkan aset negara yang selama ini dinilai tidak jelas kelanjutannya,'' tuturnya.
