Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Pemerintah Moratorium Pembentukan DOB

Senin 29 Feb 2016 18:56 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Muhammad Hafil

Otonomi daerah (ilustrasi)

Otonomi daerah (ilustrasi)

Foto: become-teacher.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak akan ada pembentukan daerah otonomi baru (DOB) selama tiga tahun ke depan. Namun yang ada, hanyalah pembentukan daerah persiapan menuju DOB sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

"Jadi selama tiga tahun ini tidak akan ada DOB, karna adanya daerah persiapan," kata Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, saat rapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Senin (29/2).

Ia juga sekaligus mengklarifikasi terkait rencana moratorium Pemerintah terhadap DOB. Menurutnya, istilah penghentian DOB merupakan pergantian dengan pembentukan daerah persiapan.

Menurutnya, hal ini berbeda dengan aturan pembentukan DOB yang sebelumnya, dimana pembahasan DOB langsung melahirkan daerah pemekaran yang baru.

"Bedanya dengan dulu, kalau dulu satu tahap, sekali dibahas langsung jadi DOB, nah sekarang sekali dibahas, tiga tahun dulu kita cek," kata Mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara tersebut.

Hal ini kata Sumarsono, untuk mencegah kemungkinan kegagalan DOB yang baru dibentuk. Karena, saat proses daerah persiapan, segala instrumen menuju DOB harus dimatangkan dengan baik.

Ia menyebut, tahun pertama daerah persiapan lebih banyak menyiapkan instrumen regulasi, evaluasi, hingga penyusunan batas-batas menuju DOB.

"Baru kemudian tahun 2017, kroscek bikin peta, profil, dan lebih kepada softwarenya aja, kalau pun penataaan aset, lebih kepada identifikasi pemindahannya saja, mau dikemanakan," katanya.

Ia juga menambahkan, tidak perlu dana yang besar dalam proses daerah persiapan. Karena menurutnya, sarana dan prasarana daerah persiapan tidak perlu dibangun infrastruktur sepenuhnya.

"Karena struktur organisasinya ikut APBD induk, dinas-dinasnya ikut dinas yag ada, jd nggak butuhkan anggaran persiapan yang berlebihan, kecuali monitoring dan pembinaan aja," katanya.

  

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA