Kamis 25 Feb 2016 16:07 WIB

Tommy Welly, Juru bicara PSSI: Menpora Harus Patuhi Perintah Presiden

Red:

Bagaimana pendapat PSSI terkait intruksi Presiden kepada Menpora terkait pencabutan SK PSSI?

Tentu saja, ini kabar baik. Bukan hanya untuk PSSI dan klub, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama para penikmat sepak bola. Dengan dicabutnya SK Pembekuan seluruh aktivitas sepak bola, baik itu kompetisi di seluruh level, Tim Nasional Indonesia, juga program lainnya dapat berjalan normal kembali. Saya kira, ini merupakan tindakan yang tepat dari seorang kepala Negara.

Tapi, Kemenpora menyatakan masih membutuhkan waktu untuk mempetimbangkan lagi pencabutan itu?

Tidak ada waktu lagi. Segara cabut SK Pembekuan tersebut, kalau bisa malam ini juga buat surat resmi pembatalan SK bernomor 01307 itu. Karena hitungan jam atau hari kalau ukuran adalah kongres FIFA karena ada risiko yang besar. Ada SEA Games 2017 ada Asian Games 2018 mendatang yang bisa menjadi taruhan juga, jika status Indonesia masih dalam posisi sanksi. Jadi, itu harus dipahami, Presiden juga tidak akan memanggil Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI kalau tidak urgent atau mungkin beliau melihat kalau Menpora tidak mampu menyelesaikan masalah berkepanjangan ini.

Kemenpora sendiri meminta syarat agar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tetap digelar?

Permintaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI itu harus dipahami dengan cermat betul. Bahwa KLB harus sesuai dengan statuta FIFA, kan Pak Agum sendiri sudah bicara di Istana Negara. Kalaupun keinginan seperti itu, harus dalam koridor aturan FIFA. Karena, memang kita harus memaknai sepert itu. Semua pihak kan ingin solusi, ingin semuanya pulih, memang semuanya harus dipulihkan lebih dulu. Artinya, untuk saat ini yang terpenting adalah cabut dulu pembekuan. Kalau orang sakit, diibaratkan masih di ruang ICU.

Kemudian, langkah apa yang akan diambil oleh PSSI, setelah SK dicabut?

Itu harus tunggu dulu instruksi dari ketua umum, wakil, dan sekretatis jenderal PSSI. Saat ini, mereka berada di Swiss. Namun, yang terpenting saat ini adalah Menpora segera menjalankan perintah Presiden untuk mencabut SK Pembekuan PSSI. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mencabut SK itu karena ini perintah orang nomor satu di Indonesia, kecuali memang Menpora ingin mengambil risiko besar. Karena, ini sanksi FIFA bisa berdampak serius terhadap Indonesia sebagai tim tuan rumah Asian Games 2018 mendatang. 

Jika Menpora tetap tidak ingin mencabut SK Pembekuan tersebut, bagaimana?

Pastinya terlalu besar risiko yang akan diambil oleh Menpora. Ingat, persoalan sepak bola bukan hanya PSSI saja, tapi kepentingan bangsa dan negara. Ingat, masyarakat juga menilai, di samping itu sudah banyak kerugian yang dialami oleh klub, pemain, dan penikmat sepak bola. Saya sangat tidak mengharapakan Menpora tidak mematuhi perintah atasannya. Ini yang memberikan perintah Presiden, bukan FIFA.  Oleh Ali Mansur, ed: Fitriyan Zamzami

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement