Thursday, 12 Rabiul Awwal 1442 / 29 October 2020

Thursday, 12 Rabiul Awwal 1442 / 29 October 2020

Ambon Terapkan Kantong Plastik Berbayar 26 Februari

Senin 22 Feb 2016 17:31 WIB

Red: Ani Nursalikah

Seorang peserta kampanye memberikan sosialisasi pengurangan sampah kantong plastik kepada warga yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.  (Dok Republika)

Seorang peserta kampanye memberikan sosialisasi pengurangan sampah kantong plastik kepada warga yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. (Dok Republika)

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan meluncurkan penerapan kantong plastik berbayar pada 26 Februari 2016 di 20 gerai.

"Peluncuran program kantong plastik berbayar baru akan dilakukan pada 26 Februari mendatang, tidak seperti 21 kota lainnya yang dilakukan bertepatan dengan hari sampah nasional, karena penerapan tersebut akan diikuti dengan aksi Jumat Pagi Bersihkan Lingkungan (Jumpa Berlian)," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkot Ambon, Joy Adrians, Senin (22/2).

Ia mengatakan, peluncuran kantong plastik berbayar akan dilakukan Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Tuty Hendrawati Mintarsih di pantai Halong kawasan Lantamal IX Ambon. "Dirjen akan menghadiri sekaligus meluncurkan program tersebut. Saat kegiatan tersebut juga akan dilakukan pembagian tempat sampah ramah lingkungan bagi angkutan umum," katanya.

Menurut Joy, uji coba penerapan kantong plastik berbayar akan dilakukan selama tiga bulan untuk 20 gerai, dan dilanjutkan dengan tahapan pemberlakuan untuk seluruh toko maupun swalayan.

"Kita menargetkan pada awal 2017, seluruh toko baik kecil maupun besar telah menerapkan program tersebut, sesuai dengan harapan pemerintah pada 2019 Indonesia bebas sampah plastik," ujarnya.

Ia menyatakan, Ambon merupakan satu dari 22 kota dan satu provinsi di Indonesia yang ditetapkan untuk penerapan kantong plastik berbayar. "Kita sedang menyiapkan mekanisme penerapan program kantong plastik berbayar di kota Ambon, yakni menyiapkan pembuatan Peraturan Wali Kota (Perwali) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal sanksi yang jelas ," kata Joy.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA