REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono menggagas terwujudnya laboratorium dan museum konstitusi guna menyimpan dan melestarikan dokumen serta benda-benda yang terkait dengan sejarah konstitusi.

"Dalam sistem ketatanegaraan saat ini, MPR RI disebut sebagai laboratorium konstitusi. Dalam Tata tertib MPR RI juga menyebut sebutan tersebut," kata Ma'ruf Cahyono ketika membuka diskusi "Mengenal Sejarah Konstitusi Melalui Perpustakaan dan Museum" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Ma'ruf, diskusi hari ini merupakan momentum baik dirinya untuk merumuskan gagasan terwujudnya laboratorium dan museum konstitusi.

Dia berharap, kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah berjalan, agar terus berjalan dan kalau mungkin ditingkatkan. "Bulan lalu masih menjadi Kepala Biro Humas, dan sekarang menjadi Sekjen. Jabatan saat ini, kita harapkan dapat membawa kabar baik," katanya.

Ma'ruf berharap, perpustakaan MPR RI yang terletak di lorong gedung Nusantara V dapat menjadi lebih ramai dari sebelummya. Kalau mengingat pada belasan tahun lalu, kata dia, di lorong gedung tersebut sangat sepi, karena pekerjaannya tidak banyak.

Namun saat ini, kata dia, tugas-tugas yang dikerjakan MPR RI sangat banyak, dan salah satunya memerlukan dukungan perpustakaan. "Sebelumnya, saya memiliki gagasan perpustakaan menjadi laboratorium dan museum konstitusi," katanya.

Ma'ruf menegaskan, berdasarkan UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), ada tiga besar tugas MPR RI, salah satunya adalah melakukan sosialisasi Empat Pilar yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI.

MPR RI, kata dia, juga melakukan kajian konsep dan implementasi dari sistem ketatanegaraan. "Ini merupakan tugas berat bagi MPR RI," katanya.

Ma'ruf menambahkan, dalam sistem ketatanegaraan, menyebut MPR RI sebagai laboratorium konstitusi.

Dia menginginkan agar, laboratorium konstitusi itu dapat terwujud secara nyata.

Guna mewujudkan gagasan tersebut, Ma'ruf mencari masukan dari para ahli dan praktisi perpustakaan maupun sejarah.

"Untuk mewujudkan laboratorium konstitusi, perlu adanya studi kelayakan dan testimoni dari para ahli perpustakaan dan perlu proses pembelajaran," katanya.

Ma'ruf berharap, laboratorium konstitusi dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau paling tidak sesuai dengan kebutuhan MPR RI.