Maraknya pembalakan liar membuat 3.038 hektare di Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) Kalimantan Barat harus direhabilitasi pada kurun 2010-2014. Kondisi ekonomi yang buruk mendorong warga di sekitar TNGP mengandalkan hutan sebagai sumber penghasilan. Untuk bisa membayar biaya rumah sakit, kayu hutan menjadi sumber dana. Maka, memadukan konservasi lingkungan dengan insentif pelayanan kesehatan membuat pembalakan liar berkurang drastis di TNGP. Wartawan Republika, Priyantono Oemar, menurunkan hasil liputannya dalam enam tulisan.
***
Bersama tim pertanian, Koordinator Monitoring Yayasan Asri, Agus Supianto, sering ke Pangkalan Jihing dan Cali di Desa Pangkalan Telok. Selain memantau perambahan hutan, mereka juga memberikan pelatihan pertanian organik di dusun yang berada di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, itu.
Sebelum mereka aktif di Jihing dan Cali pada awal 2014, ada 16 logger (pembalak) di Pangkalan Jihing dan enam pembalak di Cali yang membuat dua dusun itu berstatus zona merah. "Kini tinggal dua logger di Jihing, itu pun untuk kebutuhan buat kampung, dan di Cali tinggal satu logger," ungkap Agus.
Satu per satu, para pembalak di Jihing dan Cali beralih ke pertanian. Sahabat hutan di dua dusun itu, kata Koordinator Sahabat Hutan Asri Hendriadi, ikut berperan mengalihkan aktivitas mereka ke pertanian berkelanjutan. "Tapi, dua dusun itu kini tak memiliki sahabat hutan karena sahabat hutan yang lama pindah kampung," kata Hendriardi, di Pantai Pulau Datok Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), Rabu (27/1).
Usaha penggergajian kayu di dua dusun itu pun berhenti. Keberadaan serkel (usaha penggergajian kayu dengan gergaji lingkar dan sawmill atau usaha penggergajian kayu dengan gergaji biasa) memang mendukung berlangsungnya perambahan hutan. Kayu yang dirambah diolah di serkel dan sawmill. Pada 2009, kata Agus, per kubik kayu bengkirai laku Rp 900 ribu sampai Rp 1,5 juta. "Dijual di Malaysia laku Rp 8 juta-Rp 12 juta per kubiknya," kata Agus.
Setelah bekerja sama dengan 35 dusun yang berbatasan langsung dengan TNGP, Asri selalu mengevaluasi tujuh indikator zona per tiga bulan. Yang dilihat adalah masih ada-tidaknya pembalak, ada-tidaknya pembukaan ladang di kawasan TNGP, ada-tidaknya pembukaan kebun di kawasan TNGP, ada-tidaknya tempat penimbunan kayu, ada-tidaknya titik akses logging, ada tidaknya sawmill, dan ada-tidaknya serkel (circle).
Jika di antara salah satu indikator jumlahnya empat atau lebih, dusun itu berstatus zona merah. Jika masih ada indikator yang jumlahnya 1-3, statusnya zona kuning. Misalnya enam indikator sudah nihil, tapi indikator pembalak menunjukkan masih ada satu saja, dusun itu statusnya kuning. Jika tujuh indikator itu nihil, dusun itu berstatus zona hijau.
Status merah diberi diskon pengobatan di Klinik Asri hanya 30 persen. Status kuning diskon 50 persen, status hijau diskon 70 persen. Dusun yang tak berbatasan dengan TNGP, tetapi berkomitmen menjaga hutan, berstatus biru dengan diskon pengobatan 50 persen.
Namun, iming-iming diskon biaya pengobatan tak serta-merta menyadarkan masyarakat ikut aktif menjaga hutan. "Persentase yang diiming-imingkan belum membuat mereka sadar," ujar Kepala Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Nazanadira, Selasa (2/2).
Namun, setidaknya, kata pendiri sekaligus pembina Yayasan Asri drg Hotlin Ompusunggu, masyarakat telah mendapat akses kesehatan yang meringankan. Karena itu, banyak istri pembalak berani melarang suaminya pergi ke hutan.
Nazanadira menegaskan, masyakarat desanya memiliki kesadaran lingkungan cukup baik. Mereka kini mengembangkan ekowisata. "Bersama Balai TNGP dan dinas terkait, kami terus memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang fungsi hutan," ujar Nazanadira.
Menurut Nazanadira, yang membuat masalah justru warga dari luar desa. Tinggal di desa pinggir hutan memang dilematis. Meski tak membalak, jika dusun itu dijadikan jalur para pembalak dari luar desa, dusun itu ikut kena getahnya.
Bekerja sama dengan TNGP dan berbagai instansi terkait, kata Nazanadira, bimbingan dan pembinaan terus dilakukan. Agar warga luar desa yang masih membuat masalah itu menyadari perlunya menjaga hutan yang dijadikan kehidupan.
Maka, kata Kepala Balai TNGP Dadang Wardhana, upaya pemberdayaan masyarakat mencakup pembentukan kelompok peduli hutan. Para pembalak dibujuk untuk bergabung sehingga mereka mempunyai sumber pendapatan lain dan tidak menebang pohon lagi. "Ada kelompok pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK)," ujar Dadang, Ahad (7/2).
Pemberian diskon pengobatan, menurut Lodi Lededara, warga Dusun Sawah, Desa Sedahan Jaya, bisa memunculkan kontrol sosial di antara warga agar dusunnya bisa berstatus hijau. "Saling mengingatkan satu sama lain agar terus menjaga hutan," ujar Lodi.
Dusun Sidorejo di Desa Sedahan Jaya pernah berstatus merah akibat ulah warga luar, tapi kini telah hijau. "Tiap ada orang luar yang mau menebang, masyarakat datang ramai-ramai mencegahnya," jelas Hamisah (43), kepala Dusun Sidorejo.
Ingin dusunnya berstatus hijau mendorong Zulfiansyah (35) berhenti menjadi pembalak liar. Warga Dusun Manjau, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, itu mengaku bisa mendapat Rp 4juta-Rp 5 juta per bulan dari membalak.
Namun, jumlah itu harus dibagi dengan teman-teman kerjanya. Hutan sudah rusak, pembalak tak sejahtera juga hidupnya. "Yang untung ya yang punya modal, yang kami dapat hanya cukup untuk makan," ujar Ismanto (39), rekan Zulfiansyah.
Fransiskus Xaverius memberi kesaksian, Ismanto dan Zulfiansyah adalah contoh pembalak yang hidup kekurangan. "Jadi logger, jual kayu, tapi tak bisa bikin rumah sendiri," kata Koordinator Reforestasi Yayasan Asri itu.
Ismanto mulai menjadi pembalak pada 1997. "Mula-mula ikut kawan, jadi tukang pikul kayu, lama-lama bisa nyenso," ujar Ismanto. Nyenso yang ia maksud adalah mengoperasikan chainsaw (gergaji mesin).
Ismanto berhenti menjadi pembalak lantaran risikonya tak sepadan dengan pendapatannya. Ada temannya yang meninggal karena tertimpa balok kayu. Kini Ismanto bergabung di Yayasan Asri membantu program reforestasi meski penghasilannya tak seberapa. "Tujuannya bukan uang, tapi ikut menjaga hutan," ujar warga Manjau asli Dayak itu.
Zulfiansyah juga bergabung di Yayasan Asri membantu program reforestasi. Hutan yang rusak membuat harapan kehidupan hilang. Ia ingin anak-cucunya mendapat harapan kehidupan lagi dengan tetap adanya hutan. "Sekarang saya ikut menanam lagi agar anak-cucu saya masih bisa melihat pohon belian, meranti, bengkirai, dan sebagainya," ujar Zulfiansyah, di hutan reboisasi Dusun Manjau.
Manjau diberi status hijau oleh Yayasan Asri. Status tersebut menandakan Manjau bebas dari perambahan hutan dan jalur pengangkutan kayu hasil perambahan hutan.
Meski harus menempuh perjalanan dua jam melewati jalan buruk berjarak 40 km, Ismanto memilih berobat ke Klinik Asri. Jika berobat ke Klinik Asri, selain mendapat diskon 70 persen, ia masih mendapat diskon lagi sebagai staf Asri.
Sopianto juga termasuk pembalak yang memilih pekerjaan lain. Ia kini bekerja di proyek pembangunan Rumah Sakit Asri bersama seorang pembalak dari dusunnya, Dusun Mentubang, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
Meski upah di proyek rumah sakit jauh lebih kecil daripada sebagai pembalak, ia merasa bersyukur mendapat pekerjaan itu. "Sebagai logger, penghasilannya enggak tentu juga, bergantung ada-tidaknya pesanan dari orang," ujar Sopianto, Ahad (7/2).
Dari 1.360 keluarga pembalak yang dijadikan sampel Asri pada 2007, kini tinggal 180 keluarga. Mereka tak punya sawah, 10 di antaranya dijadikan contoh wirausaha dengan diberi modal usaha. "Jika usahanya berhasil, mereka mengembalikan modal itu dengan cara hanya menyerahkan chainsaw milik mereka," jelas Hotlin. ed: Nur Hasan Murtiaji
Ikuti Whatsapp Channel Republika
