Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

'Pemerintah Jangan Tunda Selesaikan Masalah Guru Honorer'

Kamis 11 Feb 2016 21:04 WIB

Red: Achmad Syalaby

 Sejumlah guru honorer dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2). (Republika/WIhdan)

Sejumlah guru honorer dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2). (Republika/WIhdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin digelarnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan tenaga honorer di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2). Dia pun meminta pemerintah untuk serius serta tidak lagi menunda-nunda permasalahan honorer tersebut.

"Permasalahan honorer itu harus menjadi perhatian serius jangan sampai pemerintah di mata publik menurun. Selama ini sudah banyak penuntutan dan tidak bisa menunda lagi jangan sampai ini jadi masalah politis," kata Yanuar Prihatin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Yanuar, aksi unjuk rasa tenaga honorer menunjukkan kesungguhan yang serius dan pemerintah tidak boleh mengabaikan aspirasi mereka apapun alasannya. Dia pun menegaskan, aspirasi para guru honorer pun tidak bisa ditunda lagi.

Ketua DPP PKB itu juga melihat hambatan yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi sebenarnya dapat dipecahkan bersama DPR khususnya Komisi II saat dilakukannya beberapa kali rapat kordinasi mitra kerja.

"Hambatan yang dianggap menyulitkan untuk mengangkat tenaga honorer K2 itu tidak terlalu penting dan hambatan itu ada jalan keluar," tegasnya.

Yanuar membeberkan beberapa hambatan yang dikeluhkan Menteri Yuddy, di antaranya tidak bisa mengangkat tenaga honorer karena tidak adanya payung hukum. Dia melihat persoalan payung hukum dapat diselesaikan bersama Komisi II. "Jika Payung hukum tidak ada, kenapa tidak dicari misalnya merevisi UU," terangnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA