REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan MotoGP di Indonesia akan tetap bisa dilaksanakan. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengklaim telah mendapat restu dari Dorna Sport, selaku pemegang lisensi MotoGP Internasional agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah olahraga balap motor tercepat di dunia itu.
Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan di Kemenpora, Gatot Dewa Broto, mengatakan pihaknya telah mendapat persetujuan dari Dorna. "Mereka (Dorna) datang. Kami (Kemenpora) menjelaskan posisi (persoalan di dalam negeri). Mereka memakluminya," kata dia saat dijumpai di kantor Kemenpora Jakata, Rabu (3/2).
Dalam pembicaraan antara Kemenpora dan Dorna, Gatot menjelaskan, ada beberapa klausul kesepakatan yang dicapai. Pertama, Kemenpora tetap pada kehendaknya untuk menggelar MotoGP Indonesia dalam tiga seri, yaitu musim balapan 2017 hingga 2019.
Permintaan itu, kata Gatot, menjadi bukti dari keseriusan pemerintah agar MotoGP tetap sesuai jadwal di Indonesia. Kesepakatan lainnya, lanjutnya, jika tuan rumah tetap tak bisa menyanggupi gelaran awal balapan pada 2017 maka Dorna memberikan kebebasan bagi pemerintah agar MotoGP di Indonesia ini dimulai pada 2018 sampai dengan 2020.
Selain sepakat dengan dua permintaan tersebut, kesepakatan lainnya juga memenuhi permintaan agar Kemenpora mengulangi penandatanganan kesepakatan atau Letter of Intent (LOI) tuan rumah Moto GP dengan Dorna. Sebab, kata Gatot, LOI antara kemenpora dan Dorna sudah kadaluarsa pada 30 Januari lalu.
Dalam rencana pembentukan LOI baru itu, dikatakan Gatot juga mewajibkan Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyiapkan Master Plan Moto GP lengkap dengan rencana bangun sirkuit. Selain itu, mewajibkan pemerintah untuk merampungkan kontrak penyelenggaraan Moto GP Indonesia dengan Dorna sebagai panitia balapan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
