REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan, Indonesia menghadapi berbagai macam persoalan pelik, yang salah satunya menyangkut keadilan sosial yang tak kunjung terealisasi. Padahal, sila kelima Pancasila menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Zulkifli, kenyataannya sila tersebut belum terwujud. Saat ini pengasa 74 persen lahan di Indonesia hanya oleh 0,2 persen orang. Sedangkan 99,08 persen penduduk Indonesia lainnya hanya menguasai lahan yang tersisa atau sekitar 26 persen saja.

''Ini jelas sebuah ketimpangan yang sangat besar dan tidak boleh terjadi di negera yang menganut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,'' kata Zulkifli, saat menerima Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/2). (Baca juga: Apindo akan Boikot RUU Tapera).

Persoalan besar ini, menurut Zulkifli, harus segera dipecahkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Persoalan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada presiden saja. "Indonesia ini sangat besar, tidak mungkin hanya Presiden saja yang harus menanggungnya."

Zulkifli berharap, persoalan tersebut tidak membuat masyarakat nekat berbuat aksi kriminal karena sudah tidak punya harapan dan tidak bisa diajak bicara lagi. Karean itu, KAHMI harus ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan besar ini. Jangan sampai organisasi sebesar KAHMI hanya terus menerus terlibat dalam pertikaian yang tak henti.

"Dalam hal ini KAHMI juga harus mengambil peran untuk turut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa,'' katanya.

Dia menilai, keributan yang selama ini terjadi di HMI dan KAHMI hanya membuat organisasi tersebut terpinggirkan. Akhirnya, kedua organisasi ini kalah dengan organisasi lain yang selalu membela kepentingan masyarakat.