Pembegalan sepeda motor menjadi salah satu berita kriminal terburuk pada 2015. Sebuah peristiwa pencurian sepeda motor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam, bahkan senjata api. Ketika polisi berhasil menangkap para pelaku pembegalan, ada sesuatu yang menarik. Banyak pelaku yang ditangkap berasal dari Lampung.
Menurut Komandan Korem 043 Garuda Hitam Kolonel (Infanteri) Joko Purwo Putranto, maraknya begal sepeda motor tentu saja memengaruhi citra daerah Lampung. Sebab, senjata api ilegal digunakan untuk tindak kriminal.
"Supaya begal dan tindak kejahatan turun menjelang pilkada serentak, kami membujuk masyarakat agar bersedia menyerahkan senjata api ilegal yang dimiliki," kata Kolonel Joko usai mengikuti rakor teritorial di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Bupati Mesuji, Khamamik, mengaku merasa malu ketika Lampung diidentikkan dengan aksi begal sepeda motor. "Memalukan!" katanya, saat menyaksikan penyerahan senjata api ilegal dari Komandan Korem 043 Garuda Hitam kepada Kepala Polda Lampung, Brigjen Edwardsyah, akhir November 2015 lalu.
Seperti peribahasa yang menyatakan senjata makan tuan. Artinya, sesuatu yang direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi berbalik mengenai diri sendiri. Itu juga yang akhirnya memperburuk citra Lampung. Senjata-senjata api itu antara lain juga pernah digunakan dalam konflik sosial di Mesuji pada 2011.
Tentu saja tidak mudah untuk bisa membujuk masyarakat agar bersedia menyerahkan senjata api miliknya secara sukarela. Saat perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2015 lalu, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Komandan Korem memberikan perintah lisan kepada aparatnya untuk melaksanakan penggalangan masyarakat terkait masalah senjata api ilegal.
"Bujuk masyarakat untuk menyerahkan senjata api miliknya. Sebab, jika tidak, justru akan mencelakakan dirinya sendiri," ujar Joko.
Senjata api yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat dilakukan bertahap sejak September hingga awal Desember 2015 lalu. Total terkumpul 253 pucuk. Senjata-senjata ilegal itu kemudian diserahkan oleh Korem Garuda Hitam kepada Polda Lampung.
Penemuan senjata ilegal juga berhasil dilakukan Korem 023 Kawal Samudra, Kodam Bukit Barisan. Menurut Komandan Korem, Kolonel (Infanteri) Fachri, total senjata api rakitan yang berhasil ditemukan di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 69 pucuk. Terdiri dari 31 pucuk laras panjang dan 38 pucuk laras pendek. Termasuk menemukan amunisi kaliber 9 mm sebanyak 19 butir.
"Penemuan senjata api itu merupakan satu rangkaian dengan operasi penemuan ladang ganja di perbukitan Tor Sihite, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal," kata Fachri di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Keberadaan senjata api rakitan itu, lanjut Fachri, terkait adanya bisnis narkotika berupa 32 ladang ganja seluas sekitar 20 hektare. Senjata api itu digunakan untuk melindungi ladang ganja dari hama binatang dan tindakan melindungi bisnis haram tersebut.
Melalui operasi teritorial, Korem Kawal Samudra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan ladang ganja di sejumlah tempat di perbukitan Tor Sihite. "Ada masyarakat yang mengadu kepada panglima Kodam Bukkit Barisan, saat itu Mayjen Edy Rahmayadi, bahwa ada indikasi penanaman ganja di sebuah perbukitan," kata Fachri.
Maka, sejak akhir Maret hingga Mei 2015 dilakukan operasi gabungan: teritorial, intelijen, dan keamanan. Yonif 123 menyisir kawasan perbukitan dan menemukan 15 lokasi yang dijadikan sebagai ladang ganja. Ganja tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar.
Pilkada
Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 lalu menjadi salah satu ujian demokrasi di Indonesia. Namun, aparat Babinsa (bintara pembina desa) Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Koramil 13/Bengkong, pada 8 Desember 2015 menemukan kejanggalan saat melaksanakan pengamanan pendistribusian logistik pilkada ke TPS-TPS.
Menurut Komandan Korem 033 Wira Pratama Brigjen Madsuni, seorang babinsa melihat kejanggalan tersebut bersama polisi Babinkamtibmas (bintara pembina keamanan ketertiban masyarakat), ketua PPK (panitia pemilihan kecamatan), PPL (panita pengawas lapangan), dan anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara).
"Anggota Babinsa dan Babinkamtibmas melihat kerumunan warga berkumpul di sebuah rumah di RT 04, RW 08, Kelurahan Bengkong Indah. Diketahui ada seorang pengurus anak cabang sebuah partai politik yang menjadi tim pemenangan calon tertentu. Mereka akhirnya mengetahui ada kegiatan mencurigakan pada dini hari 9 Desember 2015," kata Brigjen Madsuni di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
Tindakan tim pemenangan pasangan calon wali kota itu, lanjut Madsuni, meresahkan warga Kelurahan Sadai. Beberapa warga mengadukan aktivitas tersebut dan bukti foto kapada aparat Koramil dini hari itu juga. Maka pada dini hari itu juga anggota Babinsa itu menunjukkan kepada pengurus partai itu tentang kegiatannya.
Terkejut dengan kedatangan aparat Koramil 01/Batam Timur, tim pemenangan calon wali kota itu kemudian menghubungi calon serta pimpinan DPRD Kota Batam dari partai tersebut. Bahkan, mereka menghubungi anggota DPR dari partai tersebut yang berdomisili di Jakarta.
"Kepada anggota DPR tersebut, anggota saya menjelaskan bahwa sebagai TNI AD harus netral dalam pilkada. Dan sebagai Babinsa dari pagi hari sudah bertugas mengamankan pendistribusian logistik pilkada."
Adanya indikasi money politic yang ditemukan anggota TNI itu, kata Madsuni, meruakan bukti bahwa aparat TNI bukan hanya sekadar memantau, melainkan juga bekerja mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Oleh Selamat Ginting
Ikuti Whatsapp Channel Republika
