Sabtu, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 Januari 2020

Sabtu, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 Januari 2020

DPD Minta Kemendikbud Perketat Pengawasn Dana BOS

Jumat 22 Jan 2016 13:43 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Sejumlah pengunjuk rasa menuntut pemantauan dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sejumlah pengunjuk rasa menuntut pemantauan dan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Foto: Antara/Noveradika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperketat pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menyusul hasil pemeriksaaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) semester satu 2015 yang menemukan beberapa masalah.

"Hasil temuan BPK tersebut akan terus berulang jika permasalahan inti seperti data yang masih lemah, pengawasan yang kurang efektif dan kekurangberpihakan Kememdikbud terhadap sekolah swasta," ujar Anggota DPD asal Jawa Timur, Budiono, di Jakarta, Jumat (22/1).

Menurut dia hal itu menimbulkan permasalahan penyalahgunaan dana BOS untuk membayar gaji guru honorer. Juga penerapan sanksi yang tegas belum dapat diwujudkan.

Beberapa permasalahan pengelolaan dana BOS yang menjadi temuan BPK meliputi sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas negara. Selain itu juga penyebab kekurangan penerimaan negara atas sisa dana, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan penggunaan dana BOS, ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana BOS yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS.

Masalah lainnya penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana BOS belum tepat sesuai ketentuan dan sejumlah sekolah belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. "Perlu segera dicarikan jalan keluarnya supaya tidak kembali menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK," katanya.

Anggota DPD Sulawesi Tenggara, Muliati Saiman, juga mengemukakan bahwa faktor lemahnya pengawasan merupakan salah satu faktor yang meningkatkan resiko penyelewengan dana BOS. "Salah satu faktor yang meningkatkan risiko penyelewengan BOS adalah dalam hal pengawasan. Lemahnya pengawasan publik menyebabkan gampangnya terjadi kebocoran. Pemerintah dalam hal ini harus membuat aturan yang terkait keefektifan fungsi pengawasan dalam penyaluran dana BOS," kata Muliati.

Sementara itu Anggota DPD dari Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang meminta kepada BPK untuk melakukan audit secara  lebih mendalam dan langsung kepada sekolah penerima BOS."Audit penyaluran dana BOS agar dapat diperdalam lagi, terutama untuk temuan tahun 2015 dan sekolah penerima BOS agar dapat diaudit secara langsung," kata Ajiep.

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, Mustaghfirin Amin, mengemukakan bahwa seluruh temuan BPK yang diterima sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Jika ada temuan dari BPK, Kemendikbud akan segera menindaklanjutinya dan temuan yang kemarin telah disampaikan kepada kami, telah ditindaklanjuti. Namun terdapat kesulitan dalam pemberian sanksi, karena sanksi yang diberikan hanya sebatas pemberian surat teguran," kata Mustaghfirin.

 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA