REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) akan melangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 di Medan, Sumatera Utara, 21-23 Januari 2016. Menurut rencana, Munas akan diikuti sekitar 500 peserta dan peninjau dari berbagai wilayah di Tanah Air.
Pembukaan Munas akan dilaksanakan di Aula Martabe Pemprov Sumatera Utara, Kamis (21/1) malam. Pemilihan Medan sebagai arena Munas merupakan tradisi baru bagi APTISI yang sebelumnya selalu mengadakan di Jakarta.
“Ini sebagai simbol bahwa pengembangan pendidikan tinggi harus tersebar merata ke seluruh tanah air dan tidak terkonsentrasi di Jakarta atau Pulau Jawa,” kata Ketua Pelaksana Munas APTISI Dr Bahdin Nur Tanjung dalam rilis, Senin (18/1).
Bahdin menambahkan, Munas adalah instansi tertinggi dalam organisasi APTISI. “Melalui Munas kinerja organisasi akan dievaluasi, arah dan kebijakan untuk pengembangan di masa depan akan ditetapkan, penyusunan, dan juga memilih ketua umum untuk periode 2016/2020,” ujar Bahdin yang juga ketua APTISI Wilayah IA Sumatera Utara.
Bahdin menjelaskan, ketua umum APTISI akan berganti dari Edy Suandi Hamid ke ketua umum baru, yang akan dipilih dalam Munas tersebut.
"Ketua yang sekarang, Prof Edy Suandi Hamid telah menyatakan untuk cukup satu periode menjabat, dan perlu bergantian menjadi relawan mengembangkan perguruan tinggi swasta (PTS) ini, walaupun masih banyak yang menginginkan beliau tetap memimpin APTISI," ujar Bahdin Nur Tanjung.
Edy Suandi Hamid membenarkan ketidaksediaannya untuk memimpin APTISI yang akan datang. Ini supaya terjadi regenerasi dan APTISI mendapatkan darah baru yang lebih progresif, dan dapat meneruskan peran APTISI melakukan penguatan PTS dan menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengembangkan pendidikan tinggi di Tanah Air.
Edy mengatakan, selama empat tahun terakhir, APTISI mendukung kebijjakan Pemerintah yang dianggap positif, dan mengkritisi yang dianggap tidak tepat.
"Alhamdulillah, dalam beberapa hal Pemerintah cukup mendengarkan sehingga mengoreksi kebijakannya dan mendengarkan masukan APTISI, termasuk dalam hal usia untuk berkarier menjadi dosen yang dinaikkan dari 50 menjadi 58 tahun, dan penerbitan Nomor Induk Khusus Dosen atau NIDK yang kebijakannya baru saja dikeluarkan" ujar mantan rektor Universitas Islam Indonesia ini.
Menurut Bahdin, yang juga Wakil Ketua Pengurus Pusat APTISI, dalam empat tahun terakhir eksistensi APTISI semakin muncul dan dirasakan manfaatnya bagi anggota. Berbagai program penguatan anggota dilakukan, seperti pelatihan penjaminan mutu, akreditasi, e-learning, leaders visit dan kerja sama internasional, leadership training, pendampingan akreditasi, dan sebagainya.
Kegiatan yang langsung ke masyarakat juga dilakukan melalui bantuan ke korban bencana alam, seminar, dan sosialiisasi kebijakan terkait pendidikan tinggi. "Kerja sama dengan Kemenristekdikti juga cukup baik, dan berbagai catatan kritis yang diberikan terhadap kebijakan pemerintah banyak diakomodasi,” tutur Bahdin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
