Sejumlah anggota DPR menyatakan ruang kerjanya sudah tak memadai.

JAKARTA -- Kinerja DPR sepanjang tahun 2015 lalu dinilai mengecewakan. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Yenny Sucipto, hal itu tecermin dari dominasi kegaduhan politik. 

\"Bukti bahwa kinerja buruk DPR selalu berlanjut adalah saat, pada tahun anggaran APBN 2016 elite DPR berhasil mendorong proyek pembangunan kompleks gedung DPR,\"

ung kap Yenny Sucipto dalam keterangannya kepada Republika, Jumat (8/1).

Proyek tersebut terdiri atas pembangunan gedung baru, alun-alun Demokrasi, dan klinik bagi diri serta keluarga anggota dewan. Yenny menyayangkan proyek mewah tersebut ada dalam anggaran internal DPR dan dikelola oleh Sekjen DPR. 

\"Padahal, belum ada dokumen pe rencanaan resmi dari arsitek, Kementerian PU, ataupun belum ada amdal dan izin dari Pemprov DKI Jakarta,\" jelas dia. 

FITRA sudah membuat kajian atas anggaran internal DPR untuk ke butuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2016. Dari kajian ini, ditemukan hal-hal yang tidak wajar. 

Anggaran pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 480 miliar. Kemudian, alokasi untuk manajemen konstruksi pembangunan gedung dan poliklinik senilai Rp 10 miliar.

Pelaksanaan konstruksi pembangunan alun-alun demokrasi sebanyak Rp 68 miliar.

Yenny menegaskan, angka tersebut secara keseluruhan menggambarkan pemborosan uang rakyat. Sikap ngototDPR, menurut dia, berhasil menaklukkan pemerintah sehingga menyetujui proyek tersebut. 

Tak hanya kompleks tempat para wakil rakyat bekerja, hunian merekapun juga akan dipermewah. Yenny menuturkan, sejumlah besar uang rakyat juga akan dihabiskan demi mempernyaman kompleks rumah jabatan anggota dewan di Ulujami (51 unit rumah) dan Kalibata (505 unit rumah), Jakarta. 

Dia menjelaskan, akan ada pembelian terkait kelengkapan sarana ruang keluarga, ruang kerja, ruang tamu, ruang makan, ruang kamar utama, dan ruang kamar anak pada hu nian dinas para anggota DPR.

Total nya, mencapai Rp 106 miliar. 

Belum lagi, Yenny melacak sikap manja para anggota DPR dalam meng hamburkan keuangan negara.

Anggaran pengadaan satu unit mobil ambulans pada 2016 mencapai Rp 1,7 miliar. Sedangkan, pada tahun lalu, DPR juga membeli mobil ambulans lengkap dengan alat kesehatannya sebesar Rp 1,9 miliar. 

\"Ambulans model apa berharga Rp 1,7 miliar? Oleh karena itu, DPR perlu menjelaskan kepada publik terkait spesifikasi dan urgensi pengadaan ambulans, sehingga penga daan kendaraan di RUP DPR RI bisa diterima dengan akal sehat.\"

Untuk itu, FITRA mendesak anggaran proyek tersebut dibatalkan melalui APBNP 2016. Masih banyak kebutuhan lain yang patut menjadi konsentrasi. Misalnya, fasilitas pendidikan dan infrastruktur di wilayah Indonesia timur atau untuk membuka lapangan kerja baru. 

Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi Partai Gerindra Sufmi Das co Ahmad menegaskan, DPR semestinya peka dengan kondisi perekonomian belakangan ini. Dia menilai, pembangunan gedung baru DPR belum diperlukan. 

Untuk diketahui, Fraksi Partai Gerindra menolak masuknya alokasi pembangunan gedung baru DPR dalam APBN 2016. Untuk itu, kata Sufmi, fraksinya akan memperjuangkan pembatalan anggaran proyek tersebut dalam APBNP 2016. 

\"Gerindra tetap konsisten menolak pembangunan gedung DPR. Ya, walaupun sendiri, kami akan fight ber sama rakyat,\" ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu, Jumat (8/1). 

Sebaliknya, dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menganggap wa jar proyek pembangunan gedung baru DPR. Sebab, Hendrawan menuturkan, untuk setiap anggota DPR ada empat orang tenaga ahli yang bekerja di Senayan. Sementara, ruang kerjanya hanya seukuran 30 meter persegi. 

\"Kalau youtanya semua anggota DPR, bagaimana kondisi ruang kerja mereka, mereka pasti akan mengata - kan, kondisinya sudah tak memadai,\"

kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu, Jumat (8/1). (ed: muhammad hafil)