sore. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyarankan agar baik PPP maupun Partai Golkar melakukan rekonsiliasi agar kisruh kepengurusan di internal partai segera berakhir.

\"Ya, harus rekonsiliasi, lihat realistisnya, jangan lihat hukumnya saja. Semua dong, PPP, harus rekonsiliasi,\" kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/1).

Seperti diketahui, SK Pengesahan PPP hasil muktamar Surabaya resmi dicabut Menteri Hukum dan HAM. Dengan pencabutan ini, dua muktamar VIII PPP (Surabaya dan Jakarta)

tidak memiliki legalitas. 

Menurut Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Mu - ham mad Romahurmuzy (Romi)

pencabutan SK Surabaya men - jadi momentum untuk islah di internal partai berlambang Ka\' bah ini. Seruan islah diakui Romi berdatangan dari sesepuh PPP. 

Namun, dengan pencabutan SK Surabaya, jalan untuk islah dipastikan akan dilaksanakan untuk mempercepat penyelesaian konflik PPP. Berdasarkan, hasil putusan Mahkamah Partai, muktamar PPP memang seharusnya dilaksanakan pada 2015, bukan pada 2014. (dessy suciati saputri, ed: muhammad hafil)