DENPASAR -- Perbaikan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Petanu di Kota Denpasar pada Januari 2016 ini selesai dan kembali beroperasi. Ini akan membantu mengatasi krisis air di Kota Denpasar. "Distribusi air dari SPAM Petanu ke Kota Denpasar termasuk besar, mencapai 125 liter per detik," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi, Rabu (6/1).
Distribusi yang direncanakan dari SPAM Petanu ini mencapai total 150 liter per detik. Sisanya sebanyak 25 liter per detik akan didistribusikan dari SPAM Blusung. Salah satu penyebab krisis air di ibu kota Provinsi Bali tersebut adalah terbatasnya sumber daya air yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar, serta macetnya sejumlah sumur bor yang selama ini digunakan untuk mendistribusikan air bersih. Alih fungsi lahan dari sawah menjadi perumahan yang sebagian besar terjadi di wilayah Bali juga berkontribusi pada krisis ini.
PDAM sebelumnya sudah melakukan sosialisasi dan uji coba saluran distribusi air PDAM Kota Denpasar sepanjang Jalan Waribang-WR Supratman-Pattimura-Veteran. Uji coba tersebut awalnya berjalan baik. Namun, belakangan timbul masalah di mana water meter di wilayah tersebut kurang berfungsi optimal sehingga jadwal distribusi air terancam mundur sebab alirannya ditutup sementara.
Gubernur Bali I Made Mangku Pastika berharap masalah tersebut segera tertangani dengan baik. Alasannya, air adalah kebutuhan vital masyarakat perkotaan. "Saya akan perintahkan distribusi air dari SPAM Petanu sementara dibuka dan didistribusikan tanpa water meter sampai alat penggantinya tersedia," kata Pastika.
Jumlah penduduk Kota Denpasar berkisar 800 ribu hingga satu juta jiwa. Kebutuhan air per orangnya mencapai 150 liter per hari. Jumlah tersebut belum termasuk untuk kebutuhan domestik, seperti peternakan dan irigasi. Pembukaan sementara itu diharapkan Pastika bisa menangani permasalahan kebutuhan masyarakat Denpasar akan air bersih.
Pemerintah Provinsi Bali juga berupaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak air permukaan tahun 2016 yang masih sangat kecil berkontribusi bagi pendapatan daerah. Padahal, potensi pendapatan dari pajak air permukaan ini dinilai besar. "Tahun 2016 ini kami akan garap pendapatan pajak dari air permukaan," kata Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali, I Made Santha, di Denpasar, Rabu.
Menurut Made, masih banyak perusahaan atau wajib pajak yang belum mendaftarkan diri pada unit pelaksana teknis (UPT) Dispenda di kabupaten/kota di Bali. Ia menyebutkan bahwa masih banyak potensi dari pajak air permukaan yang belum tersentuh padahal potensinya sangat besar, namun kontribusi terhadap pendapatan daerah belum maksimal. Santha lebih lanjut menjelaskan bahwa 17 wajib pajak di Kabupaten Gianyar dan 28 wajib pajak di Kabupaten Badung belum mendaftarkan diri.
PAD pajak daerah yang dikontribusikan dari pajak air permukaan tahun 2015 mencapai hampir Rp 2,6 miliar atau melonjak dari target sekitar Rp 1,6 miliar. Pencapaian pajak air permukaan itu masih terhitung kecil dari total PAD Bali tahun 2015 yang mencapai Rp 3,070 triliun atau melampaui target sebesar Rp 2,988 triliun. Pihaknya bisa melampaui target pendapatan karena ada beberapa inovasi yang dilakukan, seperti layanan Samsat Desa Beryadnya, SMS Ibu Jari (untuk pemberitahuan kepada wajib pajak) dan Samsat Door to Door. Tiga model layanan itulah yang menunjang pertumbuhan pendapatan sesuai dengan target," ucapnya. n antara ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
