REPUBLIKA.CO.IDPapua Penyumbang Terbesar Bisnis Freeport
JAKARTA -- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Dharma mengungkapkan, tambang emas Papua menjadi penyumbang terbesar bisnis Freeport McMoran.
Berdasarkan laporan tahunan 2014 Freeport McMoran, Freeport menjual sebanyak 1,17 juta ons emas dari tambang emas di Papua. Total penjualan emas dari seluruh tambang yang ada sebesar 1,25 juta ons. "Jadi, tidak heran kenapa mereka begitu nafsu ingin tetap berinvestasi di Indonesia," kata Ariyo.
Menurutnya, keinginan Freeport McMoran agar kontrak karya PT Freeport Indonesia dapat diperpanjang untuk menyelamatkan bisnis mereka yang sedang terpuruk. Dalam lima tahun terakhir, kata dia, saham Freeport McMoran terus anjlok. Ini pun membuat James Moffet mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur utama.
"Kondisi Freeport McMoran memang sedang tidak bagus. Nah, investasi Freeport di Indonesia ini menjadi fundamental penting bagi bisnis mereka," ucapnya. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahlil Lahadalia mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Pemerintah harus mengambil alih aset Freeport setelah kontrak perusahaan tersebut selesai pada 2012.
"Freeport tidak memberikan kemakmuran bagi negara dan khususnya bagi rakyat Papua. Kita harus bisa dan berani ambil alih aset Freeport," kata Bahlil dalam acara yang sama. Dia mengatakan, pemerintah semestinya sudah berupaya melobi, menguasai, dan mengendalikan Freeport sejak 30 tahun lalu. Hal itu seperti yang dilakukan Arab Saudi hingga akhirnya dapat mengambil kembali perusahaan minyak milik Amerika Serikat, Aramco.
Secara periodik, kata dia, Arab Saudi melobi dan meminta tambahan saham. Hal tersebut jauh berbeda dengan kasus Freeport Indonesia. Menurut dia, pejabat di Indonesia terlalu mudah diatur. Akibatnya, kepemilikan saham pemerintah tidak mengalami kemajuan berarti menjelang berakhirnya kontrak karya II. "Bukannya bertambah, saham pemerintah justru turun dari 20 persen menjadi 18,72 persen," katanya.
Bahlil pun merasa miris karena keberadaan Freeport lebih menguntungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan Papua. Dia mengatakan, DKI Jakarta diuntungkan karena kantor pusat PT Freeport Indonesia ada di Jakarta. Pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar 35 persen pun masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta.
"Bayangkan, 35 persen PPh itu Jakarta semua yang dapat. Sedangkan, Papua tidak jelas dapat apa," katanya. Karena itu, Bahlil berharap agar semua pemerintah daerah tingkat I dan II di Papua dan Papua Barat dapat diberi saham Freeport. Dengan memiliki saham tersebut, kata dia, semua Kabupaten di Papua akan memperoleh tambahan pemasukan langsung ke kas daerah untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan warga Papua. n ed: a syalaby ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
