REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Propinsi Banten mendapatkan anggaran pendidikan sekitar 21,75 persen. Gubernur Banten Rano Karno mengatakan dengan anggaran ini, dia akan mengusahakan memperbaiki pendidikan di wilayahnya. Apalagi setelah dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Aturan itu menyebutkan segala urusan terutama masalah pendidikan menengah akan dipindahkan dari kabupetan/kota ke provinsi. Dengan cara ini, pihaknya akan lebih mudah menyosialisaiskan dan membenahi pendidikan di wilayahnya. Anggaran yang cukup besar ini akan diupayakan semaksimal mungkin untuk membenahi pendidikan di wilayah Banten terutama di wilayah selatan seperti Pandeglang, Lebak dan sebagainya.

“Provinsi Banten baru dapat ketentuan anggaran pendidikan sebesar 21,75 persen,” kata Rano,  Selasa (22/12).

Berkenaan dengan kondisi guru di Banten, Rano mengungkapkan, jumlah guru di daerahnya mencapai 70 ribu. Namun jumlah ini mengalami kesenjangan dan guru juga mengalami diskriminasi antara satu wilayah dengan lainnya di Banten.

“Guru-guru yang baik semuanya berkumpul di Tangerang Raya. Tapi jarang ada guru yang mau ditempatkan di Lebak dan sekitarnya,” jelas Rano.

Masalah-masalah seperti ini yang akan dicoba diperbaiki oleh pemerintah provinsi. Rano juga mengatakan, akan mulai fokus meningkatkan kualitas guru maupun memperbaiki sarana dan prasarananya. Pasalnya, sekolah di wilayahnya memang banyak yang roboh dan tidak layak digunakan. Bahkan terdapat sekolah yang fisiknya seperti ‘kandang kambing’.

Ikuti Whatsapp Channel Republika