REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah kesenjangan dan keadilan dalam ekonomi merupakan persoalan yang sangat perlu mendapat perhatian lebih.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menyatakan, masalah keadilan berhubungan langsung dengan persatuan dam integritas nasional.
"Mungkin ada yang berpikir masalah ini enggak seksi, tapi bagi DPD ini seksi banget, karena demi kepentingan rakyat," ujar Irman dalam Refleksi Akhir Tahun 2015 bertajuk Memantapkan Konsolidasi Nasional Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/12).
Irman menjelaskan, dalam 15 tahun terakhir telah terjadi pelebaran kesenjangan pendapatan di tengah masyarakat. Terjadi ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dengan yang miskin.
Pada tahun 2004-2005 Indonesia memiliki peringkat koefisien sebesar 0,34-0,35. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,43.
Menurut anggota DPD dari Sumatra Barat, salah satu penyebabnya karena melebarnya jarak pendapatan atau gaji antara pekerja berkeahlian rendah dengan yang tinggi. Melihat gejala tersebut, DPD RI menyarankan pemerintah untuk membuat kebijakan, tidak hanya masalah penetapan upah minimum, tapi pengupahan secara nasional.
"Tidak hanya berorientasi peningkatan pendapatan, tapi untuk memangkas kesenjangan supaya adil," kata Ketua DPD RI.
Irman meminta, agar di tahun depan pemerintah lebih bersungguh-sungguh melihat masalah kesenjangan dan kemiskinan. DPD akan terus mendukung pemerintah menekan jumlah kemiskinan dan menurunkan kesenjangan hingga Gini Ratio turun menjadi 0,39 persen di tahun 2016 dan menjadi 0,37 di tahun 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
