REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah tidak serius menangani kasus pembakaran hutan. Karena kebakaran hutan sudah padam, pemerintah dinilai tak mengusut lagi siapa pelaku yang bertanggung jawab di balik kasus pembakaran tersebut.
"Saya khawatir isu ini hanya kencang pada saat kebakaran terjadi, setelah padam, ceritanya juga padam. Tinggal menunggu tahun depan, jika ada kebakaran lagi, baru ribut lagi," kata Saleh dalam rilis yang dikirimnya ke Republika.co.id, Senin (30/11).
Saleh menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh menangani kasus ini hingga selesai ke akarnya. Padahal menurutnya, kebakaran hutan ini sangat berbahaya, baik bagi kesehatan, lahan yang rusak, maupun tatanan kehidupan sosial.
Saleh sangat menyayangkan jika pelaku pembakar hutan bebas begitu saja. Pemerintah seharusnya serius melakukan banyak hal untuk menghukum para pelaku hutan."Sayangnya sejauh ini, kabar tentang hal tersebut masih kabur. Hanya ada janji yang akan diumumkan Desember nanti," ujar Mantan Ketua Fraksi PAN ini.
Poin penting yang harus pemerintah ambil atas tragedi kebakaran hutan adalah penegakan hukum. Karena kerugian akibat kebakaran sangat luas, bukan saja pada negara sendiri, melainkan sampai mengganggu negara tetangga. Penegakan hukum juga sebagai antisipatif agar tragedi tersebut tidak akan terulang lagi.
"Kalau didiamkan, peran negara seakan tidak akan kelihatan. Semestinya ini diprioritaskan. Apalagi saat ini presiden sedang mengikuti KTT perubahan iklim di Prancis. Kegiatan itu tentu tidak lepas dari isu deforestration (pengrusakan hutan)," ujarnya.
